Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengingatkan sejumlah tempat terlarang untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2024.

Anggota Bawaslu KLU Suliadi menyampaikan bahwa aturan tentang pemasangan APK tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pilkada. Tempat-tempat yang dilarang dipasang APK tersebut yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Selanjutnya, tempat pendidikan meliputi gedung atau halaman baik itu sekolah atau perguruan tinggi hingga gedung atau fasilitas milik pemerintah.

Kemudian juga dilarang dipasang di jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan. Di sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan serta fasilitas lainnya seperti tiang listrik yang mengganggu ketertiban umum. Peringatan ini disampaikan Bawaslu imbas dari adanya paslon yang memasang APK di puskesmas.

“Itu tidak boleh. Entah itu disewa atupun tidak disewa. Tetap tidak boleh dipasang di situ. Baik itu di bangunannya, halaman, pagar ataupun di temboknya sekaligus,” tegas Suliadi, Kamis (17/10).

Suliadi pun mendorong pengawas pemilu mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk mengambil tindakan tegas jika melihat APK dipasang pada tempat yang dilarang. “Jajaran Bawaslu jangan diam saja. Segera bergerak untuk ambil tindakan. Koordinasi dengan pihak terkait,” pintanya.

Terkait pemasangan APK di fasilitas kesehatan, yang katanya atas izin dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Suliadi mengaku akan menelusurinya. “Ini sedang dalam penanganan. Insyaallah besok kami akan meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Mulai dari tim penghubung masing-masing paslon karena informasinya semua paslon diberikan akses untuk memasang APK di billboard milik pemerintah. Kepala Bapenda juga akan kita klarifikasi hinga kepala puskesmas,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda KLU Ainal Yakin menyampaikan  bahwa semua paslon Bupati-Wakil Bupati Lombok Utara sudah bersurat meminta izin menggunakan billboard milik pemerintah. Mulai dari Najmul-Kusmalahadi, Danny Karter Febrianto-Zaky Abdillah hingga Muchsin-Junaidi Arif.

“Semua minta dan karena fungsi kami melayani ya semua kita layani. Hanya saja untuk jumlah yang kita berikan tidak harus sesuai permintaan karena disesuaikan dengan kondisi. Misalnya pasangan Najmul Akhyar-Kusmalahadi minta 20-an tetapi kita berikan 13 karena itu yang ada,” jelasnya.

Terkait ada paslon yang kemudian memasang APK di billboard yang ada di fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas Pemenang, Kayangan dan Bayan, Ainal Yakin mengakui bahwa itu sesuai prosedur. “Sebab sesuai surat edaran KPU yang tidak boleh itu di sepanjang jalan dari jembatan Sokong hingga depan SMPN 1 Tanjung karena ada kawasan pendidikan, kesehatan hingga fasilitas pemerintahan. Hanya saja karena ada komplain dari berbagai pihak kemarin maka kita minta APK di halaman puskesmas itu diturunkan kemarin malam,” pungkasnya.

Muhammad Khuwailid

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak menyempurnakan semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Terbaru, KPU membentuk 250 kader pelopor desa demokrasi demi menyukseskan pelaksanaan pilkada.

Menurut Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid pembentukan 250 kader pelopor desa demokrasi untuk sementara baru tersebar di 15 desa di seluruh wilayah NTB.

"Harapannya, ini menjadi uji coba dulu sebelum dibentuk di semua desa yang ada di NTB," ujar Khuwailid di Mataram, Senin (14/10).

Khuwailid meyakini keberadaan kader pelopor desa bisa menjadi tempat edukasi bagi pendidikan politik masyarakat, sehingga perhelatan demokrasi seperti saat pilkada sekarang ini bisa berjalan baik.

"Pilkada secara baik itu mulai ketertiban daftar pemilih tetap (dpt) dan kampanye serta lainnya. Jadi, harapannya ini akan berkembang ke desa lainnya di NTB," ucap Khuwailid sapaan akrabnya.

KPU NTB telah menetapkan jumlah DPT untuk pilkada serentak 2024 di NTB mencapai 3.964.325 pemilih.

Dari daftar tersebut sebanyak 1.946.356 jiwa merupakan pemilih laki-laki dan 2.017.969 pemilih perempuan.

Para pemilih tersebar di 8.405 tempat pemungutan suara (tps) di 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan di seluruh NTB.

Adapun dari sepuluh kabupaten kota di NTB, Kabupaten Lombok Timur tetap menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbesar di NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi yang paling sedikit.

Muhammad Khuwailid

KPU Provinsi NTB terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.  Sejumlah tahapan Pilkada yang sudah dilaksanakan sampai sejauh ini dinilai telah berjalan dengan cukup baik, tanpa ada hambatan. Situasi tersebut diharapkan terus berlangsung sampai pada tahapan puncak pemungutan suara 27 November mendatang.

Tahapan Pilkada yang sedang berjalan saat ini yakni tahapan kampanye yang sudah mulai dilaksanakan dari tanggal 25 September lalu. Dikatakan Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid sampai dengan saat ini, kegiatan kampanye berjalan dengan baik dan lancar.

“Tahapan kampanye sampai dengan hari ini masih berjalan dengan baik, sebagaimana catatan evaluasi kami di provinsi. Kami belum menerima persoalan yang cukup berpotensi mengganggu pelaksaaan kampanye. Kita harapkan masing-masing paslon bisa melaksanakan kampanye secara baik,” ujar Khuwailid pada Kamis 10 oktober 2024

Ditambahkan Khuwailid bahwa pihaknya juga tengah mempersiapkan kegiatan kampanye yang difasilitasi KPU seperti debat kandidat, pencetakan alat peraga kampanye, bahan kampanye serta pasilitasi kampanye di media massa cetak dan elektronik.

“Kampanye ada yang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan PKPU. Bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU yaitu debat. Kemudian kampanye melalui iklan di media massa yang insyaallah akan dimulai 14 hari sebelum hari H pemungutan suara. Serta pencetakan bahan kampanye,” ungkapnya.

Tahapan lainnya yang sedang dipersiapkan KPU yaitu pengadaan logistik. Dimana pengadaan logistik tahap 1 dari beberapa perlengkapan seperti kotak suara, bilik suara, segel dan tinta sudah sampai di kabupaten Kota. Sementara pengadaan logistik tahap 2 seperti surat suara, formulir dan lainnya untuk provinsi NTB sedang dalam proses percetakan.

“Pencetakan surat suara dan formulir dilakukan di dua tempat, yaitu untuk 9 Kabupaten/kota dan 1 Provinsi proses pencetakmnya di Jatim. Sementara untuk Lotim dicetak di Jabar. Tentu pengelompokan ini berdasarkan hasil konsolidasi dengan KPU RI,” terang Khuwailid.

Terakhir disampaikan Khuwailid bahwa pembentukan badan adhoc yakni KPPS sudah rampung dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se NTB. “Rekrutmen KPPS, jumlah pendaftar 69.793 pendaftar dari total kebutuhan 56.835. Alhamdulillah sudah diumumlam 7 November akan dilakukan pelantikan secara serentak di NTB,” jelasnya.

 Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops) Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh Kapolres dan Kapolsek di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) harus bisa mengelola potensi konflik menjelang Pilkada Serentak 2024. Hal itu ditegaskan Kaops saat memberikan arahan kepada 400 personil Polda NTB dan jajaran Polres melalui luring dan daring di Aula Sasana Dharma Mapolda NTB, Kamis (25/7/2024).

Dalam kegiatan penguatan internal kepada satker pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terkait Nusantara Cooling System turut hadir Kapolda NTB Irjen Pol Umar Faroq beserta para pejabat utama. Selain Polda NTB, penekanan tersebut juga berlaku kepada seluruh jajaran Kapolres di Polda NTB.

Menurut Kaops banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pilkada serentak baik itu berita hoax, isu SARA, propaganda dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk meminimalisir potensi tersebut, sambungnya perlu upaya pendinginan suasana atau cooling system sehingga pelaksanaan pilkada di Provinsi NTB yang dikenal Kota Sejuta Masjid dapat berjalan dengan aman, damai, tertib dan sejuk.

"Kapolres harus dapat mengelola potensi konflik, percuma bisa ungkap-ungkap kasus tetapi tidak bisa mendeteksi dan mengelola potensi konflik. Kalau tidak dapat mengelola potensi konflik dianggap tidak berhasil menjalankan tugas. Sering-sering turun ke lapangan," tegas Irjen Asep Edi.

Dirinya menyarankan agar di tingkat Polda untuk dibentuk Tim Satgas Cooling System dengan nama kearifan lokal seperti yang dibentuk oleh Polda Aceh yakni Tim Satgas Sejuk Seulawah. Dikatakannya, seluruh satker harus bisa bekerjasama dalam upaya kegiatan preemtif dan preventif.

Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri berujar bahwa Polri berperan penting dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya pada saat pesta demokrasi. Dirinya menjabarkan upaya yang telah dilakukan oleh Operasi Nusantara Cooling System dalam mendinginkan suasana pada saat pilpres dan pileg kemarin sehingga bisa berjalan dengan aman dan damai tanpa perpecahan.

"Sambangi para tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan masyarakat ajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa bangsa diatas kepentingan kelompok," tandasnya.

Selain itu, sambungnya upaya-upaya humanis yang dilakukan lainnya yaitu kegiatan bakti sosial ke masyarakat seperti membangun sumur air bor, bedah rumah dan pemberian bantuan sosial berupa sembako. Pada saat kegiatan tersebut kata Kaops bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat agar Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, damai, tertib dan sejuk.

Sementara, Kapolda NTb Irjen Pol Umar Faroq berterima kasih atas kedatangan tim Operasi Nusantara Cooling System. Dirinya meminta seluruh anggotanya memiliki semangat yang sama untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi NTB bisa berjalan aman dan damai.

"Jangan sampai semangat kalah dari tim pusat. Anggota harus siap mengamankan Pilkada Serentak 2024. Pengamanan pilkada menjadi perhatian pimpinan bapak Kapolri yang telah membentuk tim Operasi Nusantara Cooling System, tim ini mendapatkan tugas yang sangat berat dari Bapak Kapolri. Tim dari mabes ini terdiri dari Bareskrim, intelijen, binmas, humas, logistik turun semua agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman," ucapnya.

Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji dan Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.

Adapun tim Ops NCS Polri yang mendamping KaminOps NCS, Brigjen Budi Hermawan dan Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono.

Komisioner Bawaslu NTB Suhardi mengingatkan tentang potensi kerawanan yang lebih besar terjadi dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini. “Kenapa, karena baru kali ini Pilkada digelar secara serentak,” katanya di acara Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses, Selasa malam (8/10).

Keserentakan ini membuat kerja Bawalsu lebih ekstra dari bisanya. Peluang terjadinya sengketa terbuka lebar dengan gugatan-gugatan dari pihak atau peserta yang merasa dirugikan.

“Makanya kita sebagai pengawas tidak boleh lengah,” imbuhnya.

Kelengahan yang dimaksud antara lain, pertama dari segi pengetahuan tentang sengketa hukum. “Sehingga kita harus terus mengupdate pengetahuan hukum dan sengketa agar kita tidak kelabakan,” ucapnya.

Kedua, dari segi alat bukti mempertahankan argumentasi. “Karenanya sangat penting bagi teman-teman Bawaslu untuk selalu mencatat dan mendokumentasikan, setiap peristiwa yang ditemui di lapangan,” imbuhnya.

Sehingga jika persoalan sengketa masuk di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawalsu memiliki alat bukti yang cukup menghadapi setiap gugatan. “Sengketa yang terjadi di MK selama ini antara peserta dengan peserta atau dengan peserta dengan penyelenggara,” terangnya.

Suhardi juga mengingatkan tentang strategisnya peran Bawaslu memutus dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Jika pelanggarannya terbukti, maka Bawalsu sangat mungkin memutuskan pencoretan terhadap paslon.

“Itu hemat saya, sangat strategis,” ucapnya.

Kerja strategis ini dapat terwujud bila Bawaslu bekerja kolaboratif. “Tapi peran strategis ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa back up dari teman-teman di kabupaten/kota,” paparnya.

Suhardi kembali menekankan tentang pentingnya terus meningkatkan kapasitas pemahaman tentang hukum dan sengketa. “Jangan sampai kita sebagai pengawas malah tidak punya kapasitas dan sumber daya dalam menindak laporan dan temuan, termasuk Perbawaslu 9 yang terbaru harus segera dipelajari, karena banyak sekali yang berbeda di sana terkait penanganan sengketa,” paparnya.

Kepercayaan diri pengawas dalam mengadapi sengketa dibutuhkan. Biasanya, kepercayaan diri muncul karena pengawas telah berpengalaman dalam mengawal tahapan proses pemilihan. 

“Boleh (mengandalkan) pengalaman, tapi ingat Pilkada saat ini sangat berbeda (risiko dan tantangannya),” tekannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril menyampaikan arahan Bawaslu provinsi untuk meningkatkan kapasitas SDM, menjadi fokus pihaknya selama ini. Kota Mataram tahun ini tidak hanya menggelar pemilihan wali kota (pilwalkot) tetapi pemilihan gubernur (pilgub).

“Sehingga dinamika proses, tentu potensi dan tantangan akan berbeda,” katanya.

Penguatan secara internal dilakukan seperti merapikan sruktur tim legal. “Update pengetahuan ini sangat penting untuk menambah wawasan ilmu teman-teman di Bawalsu, Panwascam, hingga PKD, mengadapi potensi gugatan,” pungkasnya.