Anggota Komisi I DPRD NTB Marga Harun

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November 2024 adalah ajang mencari pemimpin daerah. Masyarakat sebagai wajib pilih dalam hal ini disuguhkan politik santun dan cara-cara yang bermartabat.

Politik saling rangkul bukan memukul adalah hal utama yang dikedepankan sehingga masyarakat semakin guyub dalam menikmati kontestasi yang ada.

Anggota Komisi I DPRD NTB Marga Harun menyebutkan, hiruk pikuk politik belakangan ini cukup memanas. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi sehingga kontestasi yang berjalan benar-benar menyenangkan.

"Masyarakat harus diberikan informasi yang baik, aktual dan akuntabel berkenaan dengan Pilkada Serentak 2024," katanya, Jumat (1/11/2024).

Marga Harun menegaskan, pesta demokrasi ini menjadi gawe bersama sehingga diperlukan koordinasi yang maisif dari stakholder yang ada termasuk KPU, Bawaslu dalam memaksimalkan perannya.

Rasionalitas dalam melihat keadaan yang terjadi ditengah masyarakat dalam proses maupun tahapan Pilkada Serentak ini juga sangat penting. Beda pilihan dan beda politik lanjutnya, harus dihormati dan dihargai.

"Contoh di daerah saya yakni dompu, gara-gara beda pilihan maka terjadi patologi sosial. Ini penyakit baru dalam demokrasi. Maka itu pentingnya bagi para leading sektor untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan kontribusi dalam berdemokrasi," ucapnya.

Kontestan pilkada menurutnya, harus menjadi contoh yang baik termasuk para tim kampanye dan lainnya dalam proses-proses yang berjalan. Pilkada ini merupakan ajang untuk berpesta dalam menentukan pemimpin daerah lima tahun kedepan. Perbedaan yang ada jangan menjadikan persaudaraan dan silaturrahmi terputus tapi merekatkan.

Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman, mengatakan tema debat kedua ini, yakni pengembangan potensi daerah untuk kemajuan NTB.

"Untuk debat kedua terkait dengan pendapatan daerah dan memajukan daerah. Terangkum dalam tema 'pengembangan potensi daerah untuk kemajuan NTB'," kata Agus Hilman didampingi tiga komisioner KPU NTB Halidy, Mastur dan Zuriati saat konferensi pers di Kantor KPU NTB di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan ada enam sub tema di dalam debat kedua ini, yakni berkaitan dengan ketahanan pangan, pariwisata, pertambangan dan energi, industri pangan dan teknologi serta lingkungan hidup.

"Kalau secara general lebih kepada aspek ekonomi atau mencari pendapatan," ujarnya.

"Dan jika pada debat pertama gubernur dan wagub itu dimulai oleh gubernur yang bicara, sekarang itu kita bebaskan. Begitu pun siapa yang bertanya dan menjawab serta menanggapi. Dan ada kata penutup oleh masing-masing pasangan calon (paslon) di akhir debat," sambung Agus Hilman.

Agus Hilman menyatakan waktu pelaksanaan debat kedua ini dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2024. Untuk tempat masih di lokasi yang sama, yakni Ballroom Hotel Lombok Raya yang dimulai pada pukul 20.00 Wita dan disiarkan secara langsung oleh TVRI nasional.

Sedangkan untuk format debat tidak akan jauh berbeda pada debat perdana. Hanya saja dari evaluasi debat perdana, jumlah pendukung yang diperbolehkan masuk di arena debat di debat kedua ini sebanyak 75 orang dari sebelumnya 100 orang.

"Untuk jumlah pendukung kita kurangi dari 100 orang menjadi 75 orang. Kenapa, untuk mengurangi kegaduhan. Tapi substansi paling penting sebetulnya penegakan disiplin dan kepatuhan tata tertib yang sudah dibuat," terang Agus Hilman.

Menurutnya, secara umum untuk persiapan debat kedua sudah sepenuhnya siap. Tinggal, kata Agus Hilman, mematangkan secara teknis.

"Mudah-mudahan debat ini jauh lebih kondusif dan gangguan dari penonton bisa kita kurangi," ungkap Agus Hilman.

Kendati demikian, dari hasil evaluasi pada debat perdana yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2024, masih terdapat kekurangan. Namun secara keseluruhan berjalan sukses dan aman.

"Di debat kedua ini lah makanya kita perbaiki, sehingga bisa jauh lebih terarah dan kondusif," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, tak jadi prioritas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dody mengatakan, pihaknya diminta untuk mendukung program swasembada pangan dalam rangka menyiapkan ketahanan pangan RI.

Pasalnya, kondisi ekonomi global saat ini juga tengah bergejolak.

"Oh belum ada (obrolan soal IKN saat rapat kabinet). IKN sih tetap cuma mungkin prioritasnya, kan, sekarang swasembada pangan," ujar Hanggodo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 29 Oktober.

Pria yang memiliki latar belakang pengusaha ini menjelaskan, pihaknya diminta untuk membangun sarana prasarana yang menunjang kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong produksi pangan RI.

"Kewajiban (Kementerian) PU support Pak Presiden (Prabowo) swasembada pangan, berarti support Kementan. Termasuk, swasembada air," ucapnya.

Namun demikian, Dody belum mengetahui lebih lanjut apakah nantinya bakal ada penambahan anggaran untuk mendukung pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Nanti, (pembahasannya) belum sampai ke situ," imbuhnya.

Adapun IKN merupakan salah satu megaproyek andalan Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Pembangunan ibu kota baru itu sudah dimulai sekitar 2022 lalu.

Akan tetapi, hingga saat ini, Presiden Prabowo pun belum menunjukkan keseriusannya untuk tetap melanjutkan pembangunan Nusantara itu.

Hal tersebut terlihat saat Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober.

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Dia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, Prabowo tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.