H-1 Pencoblosan, KPU NTB Monitoring Distribusi Logistik Pilkada ke Desa

November 25, 2024


H-1 jelang pelaksanaan pemungutan suara Rabu 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB memantau langsung distribusi logistik surat suara dari kecamatan ke desa/kelurahan.

Pemantauan distribusi logistik dilakukan di Kecamatan Gerung,Lombok Barat. ” H-1 distribusi logistik dari kecamatan ke desa/kelurahan,” kata Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori, di kantor camat Gerungketika pelepasan distribusi logistik ke Desa/Lurah, Selasa (26/11/2024).

Dia memastikan distribusi logistik surat suara pilkada 2024 sudah rampung hingga ke desa/kelurahan hari ini. Kemudian, besok pagi sebelum pemungutan suara digelar, logistik surat suara distribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). ” Logistik surat suara berada semalam di kantor desa dan kelurahan,” terangnya.

Sementara itu, Camat Gerung Sapoan mengatakan, untuk wilayah kecamatan Gerung distribusikan logistik pilkada baik pilkada NTB dan pilkada Lombok Barat yakni sebanyak 250 kotak surat suara dan logistik lainnya.
Logistik itu akan distribusikan ke semua TPS yang ada di kecamatan Gerung Lombok Barat.
” Distribusi dilakukan dengan dua truk dan satu mobil box,” ujarnya.

Distribusi logistik dikawal langsung dari pihak kepolisian dan dibantu Sat Pol PP Lombok Barat.Relatif tidak ada kendala dan hambatan karena medan dilalui datar-datar saja. Desa terjauh untuk distribusi logistik di wilayah Gerung di tempuh sekitar 10 menit. Jadi bisa dipastikan sekitar pukul 12.00 Wita siang, logistik sudah terdistribusi baik ke desa dan kelurahan di wilayah Gerung.” Paling lama nanti pengurusan administrasi penerimaan di kantor desa/lurah,” tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto Ingin Sidang Paripurna DPR-MPR Tahun 2028 di IKN Nusantara

November 24, 2024
 


Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar sidang paripurna DPR/MPR 2028 dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Harapan Kepala Negara tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," ujar Raja Juli Antoni dalam akun Instagramnya dikutip, Sabtu (27/10/2024).

Raja Juli menjelaskan, isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin penting yang dibahas Presiden Prabowo dalam arahannya. Kepala menegaskan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. 

"IKN sebenarnya sudah sangat jelas, sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujar Raja Juli.

Lebih lanjut, Memhut menambahkan, Presiden Prabowo sudah memiliki rencana merampungkan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun ke depan. Terutama menyelesaikan dua cabang triaspolitika (yudikatif dan legislatif) lainnya dalam kurun waktu yang sama. 

"Bagi beliau IKN adalah 'Ibu Kota Politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya)," ujarnya. 

Ratusan Personel TNI Bantu Polri Amankan Pilkada NTB 2024

November 23, 2024


Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Agus Bhakti mengerahkan ratusan personel untuk membantu Polri yang bertugas di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengamankan seluruh tahapan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Jadi, dari 2.929 personel yang kami siapkan untuk pengamanan Pilkada, ada sekitar kurang lebih 400 sampai 500 personel yang kami perbantukan ke Polda NTB dan jajaran," kata Brigjen TNI Agus Bhakti saat ditemui di Lombok Timur, Kamis.

Untuk sisa dari ribuan personel yang tidak diperbantukan ke Polri, jelas dia, disebar ke seluruh wilayah pengamanan kabupaten/kota di NTB.

"Pelaksanaan pengamanannya untuk sisa yang tidak diperbantukan ke Polda NTB dan jajaran, itu dikendalikan masing-masing Dandim (komandan distrik militer) dan Danrem," ujarnya.

Untuk tahapan Pilkada terkini, yakni dalam masa kampanye, Brigjen Agus Bhakti memastikan seluruh personelnya akan menjalankan tugas dengan tetap menjaga netralitas dan fungsi pengamanan.

"Sesuai amanah undang-undang, ada dua tugas TNI, jaga netralitas dan mengamankan (Pilkada). Dalam tugas pengamanan, semua tahapan harus siap. Sekarang kampanye, terus minggu tenang, dan lanjut ke pendistribusian logistik, pemungutan suara. Pada intinya, TNI melakukan pengamanan sampai pada tahap akhir, pelantikan," ucap dia.

Lebih lanjut, Brigjen Agus Bhakti mengingatkan masyarakat untuk mendukung upaya TNI dan Polri dalam menjaga keamanan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini berjalan sukses dan lancar tanpa gangguan.

"Kami turut mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan berita hoaks atau isu negatif yang belum tentu kebenarannya dan yang bisa memecah belah kesatuan," kata Brigjen Agus Bhakti.

Menurut dia, perbedaan pilihan itu hal yang wajar dan menjadi bagian dari ciri khas sebuah negara berdemokrasi.

"Perbedaan itu pasti ada, tetapi perlu diingat jaga persatuan dan kesatuan, bahwa kita semua bagian dari rakyat Indonesia dan Provinsi NTB," kata Brigjen Agus Bhakti.

Komitmen Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo, Polres Bima Ungkap Kasus TPPO

November 22, 2024


 Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Polda NTB berhasil mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dan mengamankan 2 orang tersangka.

“Dua orang tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Penempatan Pekerja Migran Indonesia kita amankan untuk proses hukum lebih lanjut,” ucap Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.I.K, M.I.K, melalui Kasat Reskrim, Iptu Abdul Malik, SH, dalam Jumpa Pers yang merupakan implementasi dari Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dan arahan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Dua orang tersangka tersebut, masing-masing berinisial SA (P/51) warga Desa Bara Kecamatan Woha Kabupaten Dompu, dan S (P/43) warga Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Dua orang IRT ini diamankan bersama sejumlah Barang Bukti berupa 1 buah Pasport korban atas nama Junari, 1 buah tiket pesat rute Malaysia-Indonesia, 2 buah HP, dan 1 boarding pass pesawat.

Mengutip Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Abdul Malik, SH, modus operandi kedua tersangka yakni merekrut calon Pegawai Migran Indonesia (PMI) dengan tujuan negara tertentu tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana layaknya PJTKI yang legal.

Kasus ini terungkap berdasarkan adanya Laporan Pengaduan dari korban yang merupakan warga Kelurahan Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima.

Berdasarkan laporan tersebut petugaspun akhirnya berhasil mengamankan tersangka SA dan S tanpa adanya perlawanan.

“Keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang subsider Pasal 5 Jo Pasal 68 Jo Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat ke (1) ke-1 KUHP,” masih mengutip uraian Malik.

Ia menuturkan, para tersangka menjanjikan pekerjaan di Negara Malaysia namun dengan Pasport Pelancong.

Setibanya di Malaysia, korban yang jatuh sakitpun tetap dipaksa kerja oleh Agensi Malaysia dan sponsor (tersangka) yang merekrut korban.

Tak hanya itu korban juga diwajibkan membayar denda Rp.50 juta jika ingin pulang kembali ke daerah asal.

“Kasus TPPO ini juga merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat penegakan hukum,” pungkas Kapolres Bima, sebagaimana diulas Malik.

Pj Gubernur NTB Ajak Masyarakat Sambut Pilkada dengan Riang Gembira

November 22, 2024


Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menyambut pesta demokrasi dengan penuh suka cita. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pilkada Serentak yang digelar di Mataram, Jumat (22/11/2024).


“Tagline kita adalah Pemilu Damai. Saya mengajak masyarakat NTB, dari 10 kabupaten/kota, 117 kecamatan, dan 1.166 desa dan kelurahan, untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira,” ujar Hassanudin.


Pj Gubernur menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas dan menghormati perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi yang rencananya akan digelar pada 27 November mendatang. Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal wajar dalam proses berdemokrasi dan tidak boleh mengganggu kerukunan serta keberagaman masyarakat.


“Perbedaan pilihan itu lumrah. Meskipun kita berbeda pilihan, mari tetap menjaga kerukunan beragama dan berbangsa,” imbuh mantan Pj Gubernur Sumatera Utara itu.


Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB juga mengungkapkan bahwa terdapat total 35 pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilkada Serentak. Dari jumlah tersebut, tiga paslon akan bersaing di Pemilihan Gubernur (Pilgub), sementara 32 paslon lainnya bertarung di Pemilihan Bupati dan Walikota di sembilan kabupaten/kota se-NTB.


Berikut rincian paslon yang akan bertarung di masing-masing wilayah:

  • Kota Bima: 3 paslon
  • Kabupaten Bima: 2 paslon
  • Kabupaten Dompu: 2 paslon
  • Kabupaten Sumbawa: 4 paslon
  • Kabupaten Sumbawa Barat: 4 paslon
  • Kabupaten Lombok Timur: 5 paslon
  • Kabupaten Lombok Tengah: 3 paslon
  • Kabupaten Lombok Barat: 4 paslon
  • Kabupaten Lombok Utara: 3 paslon
  • Kota Mataram: 2 paslon

Hassanudin berharap proses demokrasi berjalan dengan damai dan siapapun yang terpilih nantinya dapat diterima sebagai bagian dari konsekuensi kompetisi demokrasi.


“Jumlah semuanya ada 35 paslon. Harapannya, siapa pun yang kalah atau menang, itulah hasil dari proses demokrasi yang harus kita hormati,” tutupnya.


Dengan suasana yang kondusif dan penuh semangat, Pilkada Serentak 2024 di NTB diharapkan menjadi momen penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kemajuan daerah.

KPU NTB Minta Masyarakat Selektif Menyikapi Hasil Survei yang Banyak Beredar

November 17, 2024

 

Maraknya rilis hasil survei yang beredar belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta agar masyarakat untuk selektif melihat hasil survei tersebut.

 

Anggota KPU NTB Agus Hilman mengatakan, sampai saat ini hanya ada tiga lembaga survei yang terdaftar dan sudah mendapatkan sertifikat oleh KPU, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kedai Kopi dan Pusat Polling Indonesia.

 

"Masing-masing lembaga survei menggunakan metode yang berbeda-beda, bisa saja hasilnya berbeda-beda yang terpenting publik harus menghormati hasil dari lembaga survei selama itu dilakukan secara objektif," kata Hilman, Jumat (15/11/2024).

 

Meskipun saat ini beredar banyak hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, baik yang terdaftar di KPU maupun tidak. Hilman mengatakan tetap yang menjadi acuan penetapan calon hasil rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU.

 

Hilman juga mengatakan lembaga survei yang terdaftar di KPU terikat oleh banyak aturan sehingga hasil surveinya dipastikan kredibel, pasalnya jika mengeluarkan hasil survei dengan mengubah data secara sengaja KPU bisa saja memberikan sanksi berupa pencabutan akreditasi dari KPU.

 

Sementara untuk lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU Hilman belum mengetahui jenis sanksi yang didapatkan, pasalnya dalam Keputusan KPU Nomor 328 tidak disebutkan sanksi kepada lembaga survei yang tidak terdaftar merilis hasil surveinya.

 

"Yang jelas dilarang, kalau untuk sanksi belum ada saya temukan bagi yang tidak terdaftar," kata Hilman.

 

Bagi lembaga survei yang terdaftar di KPU wajib melaporkan terkait anggaran yang digunakan untuk mensurvei dan metode apa yang digunakan.

 

Ketua Bawaslu NTB Iteratip meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan hasil-hasil survei yang beredar untuk menentukan pilihan, melainkan memilih berdasarkan penilaian terhadap masing-masing pasangan calon.

 

"Ini bagian dari dinamika kampanye, masyarakat tidak terpengaruh silahkan pilihan berdasarkan atas pilihan yang rasional berdasarkan trek records masing-masing pasangan calon," kata Iteratip, Kamis (14/11/2024).

 

Iteratip mengatakan Bawaslu tidak bisa melarang lembaga survei merilis hasil surveinya, alasannya publikasi hasil survei terkadang tidak dilakukan di NTB melainkan diluar daerah.

Presiden Prabowo Dorong Investasi Perusahaan AS dalam Pertemuan dengan USINDO di Washington DC

November 14, 2024

 


Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States – Indonesia Society (USINDO) yang digelar di Ruang Dumbarton, Hotel Four Season, Washington DC, Senin (11/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat (AS) yang telah lama berinvestasi di Indonesia, termasuk Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan terkemuka lainnya.

Dalam keterangan persnya usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan AS untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. “Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ujar Presiden Prabowo.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa diskusi berjalan dengan produktif. Presiden Prabowo juga menegaskan sikapnya terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai “kanker” bagi perekonomian.

Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi di semua tingkatan. Pernyataan tersebut disambut baik oleh para anggota korporasi USINDO yang hadir.

“Beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem misalkan, kontak langsung ke beliau dan ini suatu message yang sangat positif, sangat clear, dan mereka responnya sangat meng-appreciate, very straight forward ke penjelasan dari Bapak Presiden Prabowo hari ini,” ungkap Rosan.

Dalam pertemuan tersebut, isu energi terbarukan juga mendapat perhatian khusus. Beberapa perusahaan energi besar bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam teknologi karbon capture dan geothermal guna mendukung target net zero emission Indonesia.

“Dan yang paling penting akan mengurangi birokrasi yang berbelit sehingga investasi yang masuk ke Indonesia juga membawa kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucap Rosan.

Sementara itu, Ted Osius, Wakil Duta Besar AS yang juga menjabat sebagai penasihat USINDO, menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan dan pro-bisnis yang diusung Presiden Prabowo. Bahkan, ia juga akan membawa sejumlah pemimpin bisnis Amerika ke Indonesia pada awal Desember mendatang.

“Kami sangat gembira karena kami memiliki presiden yang sangat pro-bisnis di Indonesia,yang sangat menyambut kami dan menyampaikan dengan sangat jelas dalam diskusi ini bagaimana dia akan menyambut baik bisnis AS dan bisnis dari negara lain,” tutur Ted Osius.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, serta KUAI KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara. (BPMI Setpres/DNS)



Read more: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dorong-investasi-perusahaan-as-dalam-pertemuan-dengan-usindo-di-washington-dc/

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes