Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin mengikuti Rapat Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 secara virtual di Pendopo Gubernur NTB, Rabu 4 November 2024.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dihadiri oleh Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/ Pj. Bupati, dan Walikota/ Pj. Walikota seluruh Indonesia.

"Alhamdulillah, pelaksanaan berbagai tahapan pilkada serentak di NTB berjalan aman, damai dan lancar. Saat ini kita sedang menunggu hasil perhitungan dari KPU untuk menetapkan secara resmi para calon kepala daerah terpilih," jelas Hassanudin. 

Pj Gubernur NTB mengikuti rapat tersebut didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si, dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah menyukseskan Pilkada serentak dengan aman, damai dan penuh kegembiraan," ungkap Pj Gubernur Hassanudin. 

Sementara itu, dalam arahannya Mendagri, Tito Karnavian berpesan agar Penjabat Kepala Daerah harus dapat menjadi role model bagi para Kepala Daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024 ini. 

Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya pelaksanaan tugas seluruh Penjabat Kepala Daerah agar senantiasa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menuju Pilkada Damai: Bersama Mewujudkan Demokrasi yang Aman dan Bermartabat

Indonesia kembali akan melaksanakan pesta demokrasi melalui Pilkada Serentak 2024, yang melibatkan berbagai daerah termasuk DKI Jakarta. Pilkada ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu mewujudkan harapan bersama dalam pembangunan dan kesejahteraan. Demi kelancaran proses demokrasi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif menciptakan suasana damai serta menghindari konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan pilihan.

Partisipasi masyarakat secara damai dan berintegritas adalah kunci dalam mewujudkan pemilihan yang adil dan demokratis. Dengan menjaga suasana kondusif, masyarakat tidak hanya mendukung proses pemilihan, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam kebhinekaan.

Pemerintah DKI Jakarta percaya bahwa bersama-sama kita bisa menciptakan iklim pemilu yang aman, dan damai. Mari bergandengan tangan, sambut #Pilkadadamai2024 dengan penuh kedamaian, toleransi, dan semangat kebersamaan.

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo

Presiden Prabowo Subianto akan memprioritaskan empat program pada tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Pria yang akrab disapa Tiko itu membeberkan keempat program yang diakselerasi itu adalah swasembada pangan, perumahan rakyat, pengentasan kemiskinan, serta hilirisasi dan transisi energi. Rencananya, keempat program itu akan menjadi fokus pemerintah pada 2025.

"Dalam dua bulan terakhir Pemerintah Prabowo mendorong terus percepatan dalam beberapa program. Memang ada empat area yang akan kami dorong cepat di periode setahun ke depan. Yang pertama terkait swasemabada pangan, kedua perumahan rakyat kemudian terkait pengentasan kemiskinan, kemudian terkait hilirisasi dan transisi energi," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024)

Pada program swasembada pangan, Tiko menjelaskan pemerintah akan membangun ekosistem besar untuk supply chain ke daerah-daerah. Dalam hal ini, pemerintah akan mendorong dengan penyaluran berbagai subsidi, seperti subsidi pupuk hingga subsidi kredit usaha rakyat (KUR).

"Kemudian diharapkan pemain-pemain daerah bisa menjadi supply chain ekositem penyediaan pangan di seluruh Indonesia," jelas Tiko.

Tiko menjelaskan ada tiga komoditas utama yang menjadi target swasembada pangan, yakni padi, jagung, dan gula. Dia menyebut rencana pemerintah terbuka bagi pengusaha yang ingin membangun ekosistem dengan para pengusaha.

"Ini tentunya akan mengundang focus group discussion (FGD) kecil bagaimana sinergikan eksositem BUMM dan ekosistem swasta termasuk di daerah," jelas Tiko.

KPU NTB selaku penyelenggara memberikan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh pihak ini, sehingga seluruh tahapan yang ada sesuai yang diharapkan. 

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran keamanan yakni TNI/Polri, dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa sehingga semua proses distribusi logistik, pengamanan logistik sampai ke pengamanan TPS sangat luar biasa," kata, Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid, Kamis (28/11/2024) sore dalam jumpa persnya di Kantor KPU NTB.

Ia menegaskan bahwa yang patut disyukuri yakni proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah NTB berjalan dengan baik. Walaupun memang ada beberapa kejadian yang perlu atensi. Seperti halnya, penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bima.

Kejadian tersebut tegasnya, tidak menggangu proses pemungutan suara secara luas. Hanya terjadi jeda (berhenti) sementara untuk penanganan kasus tersebut. Selain itu juga ada beberapa petugas KPPS yang kelelahan sehingga dilakukan perawatan dan cepat tertangani.

"Alhamdulillah anggota KPPS ini menunaikan tugas pungut hitung," ucapnya.

Lebih jauh disebutkan Khuwailid, upaya-upaya yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu terkait persoalan-persoalan di lapangan mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa bahkan KPPS smuanya sangat solid melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara.

"Dibeberapa tempat memang akibat cuaca pada tanggal 27 itu sempat ada beberapa titik. Contoh itu di Kota Bima akibat dari hujan yang sangat deras maka penghitungan suara, mulai dilaksanakan pada pukul 15.00 Wita," jelasnya.

Sementara itu Agus Hilman Anggota KPU NTB menambahkan bahwa penyelenggara selanjutnya melakukan proses rekapitulasi yang dinilai hari ini 28 November hingga 3 Desember 2024 ditingkat Kecamatan. Selanjutnya pada 29 November sampai 6 Desember 2024, rekapitulasi tingkat Kabupaten Kota.

"Dan kami berharap agar proses ini untuk terus dikawal oleh publik, oleh masyarakat insan pers," ungkapnya.

Hilman menegaskan bahwa sudah proses quick count yang dilakukan oleh lembaga resmi dan terdaftar di KPU dan telah mengeluarkan hasil. Tapi hasil yang resmi tetap harus menunggu dari KPU.

Karenanya masyarakat diminta tetap tenang dan juga tetap menunggu proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten Kota hingga Provinsi NTB.

"Dan dalam proses ini tentu kita berharap kepada seluruh warga NTB juga mengawal proses rekapitulasi itu baik di Kecamatan. Hari ini mulai di Kota Mataram dan di ikuti Kabupaten Kota yang lain pada tanggal 29 November 2024 sampai selesai dan nanti pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Kota hingga ke Provinsi NTB untuk pemilihan gubernur," tandasnya.