Direktur Utama Pertamina Gas (Pertagas) Gamal Imam Santoso mengatakan sebagai salah satu entitas strategis dalam rantai pasok energi nasional, peran Pertagas menjadi krusial dalam mendukung program pemerintah.

"Dengan konsistensinya dalam menghasilkan LPG berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pertagas telah berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketergantungan impor energi dan penguatan pasokan LPG nasional," kata Gamal dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Gamal mengungkapkan Perta-Samtan Gas yang merupakan joint venture (perusahaan patungan) antara Pertagas dan ST International (sebelumnya bernama Samtan Co, Ltd) memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan LPG domestik. Perta-Samtan mengelola dua kilang utama, yaitu kilang ekstraksi di Prabumulih dan kilang fraksinasi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan.

"Dengan kapasitas desain 250 MMSCFD, Perta-Samtan mampu memproduksi sekitar 710 MT LPG dan kurang lebih 2.200 barel kondensat per hari," kata dia.

Produksi Perta-Samtan disalurkan melalui PT Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan domestik dengan rute distribusi dari Depot LPG Pulau Layang (Sungai Gerong) dan Jetty 01 RU III menggunakan kapal ke wilayah Pontianak dan Bangka.

Selain Perta-Samtan, Pertagas melalui LPG Plant Gresik yang dioperasikan oleh PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) di Gresik, Jawa Timur, juga turut mendukung pencapaian swasembada energi nasional sekaligus membantu pengurangan ketergantungan impor LPG.

Kilang LPG Plant Gresik memiliki kapasitas desain sebesar 350 MMSCFD, dengan volume produksi sekitar 105 ton LPG per hari, serta kondensat sebesar kurang lebih 880 barel per hari.

Keberadaan LPG Plant Gresik menjadi pelengkap dalam upaya memperkuat produksi LPG domestik, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi nasional.

"Kilang LPG Plant Gresik ini secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi impor LPG dan memperkuat ketahanan energi negara," kata Gamal.

Secara terpisah, pengamat ekonomi energi yang juga Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan pascapelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG, konsumsi LPG domestik naik signifikan. Konsumsi LPG yang sebelumnya di bawah 2 juta ton per tahun, saat ini sudah mencapai kisaran 9 juta ton per tahun.

"Sementara kapasitas produksi LPG domestik hanya kisaran 2 juta ton per tahun. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan LPG harus dipenuhi dari impor," kata Komaidi.

Menurut Komaidi, kendala utama peningkatan produksi LPG di dalam negeri adalah masalah bahan baku. LPG umumnya dihasilkan dari kilang, baik minyak maupun gas.

Untuk kilang gas, kendala utamanya adalah memerlukan gas dengan rantai kimia tertentu yang di Indonesia jumlahnya tidak terlalu banyak.

"Indonesia memiliki gas dalam jumlah banyak, tetapi dengan rantai kimia yang berbeda dengan yang dibutuhkan sebagai bahan baku LPG," ungkap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti itu.

Untuk itu, kata Komaidi, langkah yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi jenis gas pada lapangan mana saja yang memiliki rantai kimia yang sesuai dengan kebutuhan produksi LPG.

Selain itu, perlu dipertimbangkan opsi impor bahan baku untuk diproses di dalam negeri jika memang lebih memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan impor produk.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM sebelumnya bertekad mendorong hilirisasi untuk membangun industri LPG nasional. Pasalnya, produksi LPG nasional masih jauh di bawah angka konsumsi LPG.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dalam rangka hilirisasi untuk membangun industri LPG, bahan baku yang dibidik adalah propana (C3) dan butana (C4). Bahan baku tersebut didorong untuk meningkatkan produksi LPG.

"Bahan bakunya adalah C3 dan C4 daripada gas. Kita lagi mendata kurang lebih hampir sekitar 1,8 juta ton yang didorong hilirisasi, sehingga dengan demikian total sudah hampir 3,6 juta sampai 3,7 juta ton dari bahan yang kita kelola untuk menjadi LPG," kata Bahlil.

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.  

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.  

Asmuni menekankan Pilkada adalah momen krusial dalam kehidupan demokrasi. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan komunikasi yang baik antara semua pihak, termasuk penyelenggara Pilkada, aparat keamanan, serta organisasi kemasyarakatan.  

“Atas nama Ormas dan LSM di Kabupaten Lombok Barat, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memelihara ketertiban dan kedamaian pasca tahapan Pilkada 2024. Kita tidak ingin proses demokrasi ini dinodai oleh gangguan keamanan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.  

Deklarasi Pilkada Damai ini juga mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap pemimpin baru yang terpilih. Asmuni menyampaikan bahwa seluruh pihak harus bersatu mendukung pembangunan daerah, sehingga NTB dapat terus maju dan berkembang di bawah kepemimpinan yang baru.  

“Dengan pemimpin baru, kita semua berharap NTB menjadi provinsi yang lebih maju. Stabilitas keamanan pasca Pilkada adalah kunci utama untuk mencapai hal tersebut,” tutup Asmuni.  

Deklarasi ini menjadi simbol komitmen masyarakat Lombok Barat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Dengan sinergi dan kolaborasi yang terus terjalin antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan, diharapkan proses demokrasi di NTB dapat berjalan damai dan membawa perubahan positif bagi seluruh masyarakat.  

Melalui gerakan ini, Lombok Barat menunjukkan bahwa stabilitas keamanan dan kedamaian pasca Pilkada adalah tanggung jawab bersama, demi masa depan NTB yang lebih cerah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh stakeholder, khususnya masyarakat NTB, yang telah aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada. 

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Suhardi, saat acara dialog di RRI Mataram,mengungkapkan pentingnya kontribusi rakyat dalam proses demokrasi ini, yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan upaya untuk menjaga integritas pemilu.

Dalam pandangannya, pelaksanaan Pilkada 2024 di NTB menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam hal keamanan dan kepemilikan proses pemilu. Menurutnya, meskipun secara umum proses berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

"Khususnya dalam mengatasi potensi kerawanan. Salah satu yang disoroti adalah masalah money politics yang masih menjadi isu serius," jelasnya Kamis (12/12/2024). 

Suhardi mengungkapkan bahwa Bawaslu NTB telah mengadakan pertemuan dengan pengawas di tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serta merancang langkah-langkah strategis guna mengatasi masalah yang ada, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian praktik money politics.

"Kami juga merancang bagaimana kesiapan petugas dalam kesiapan menghadapi gugatan di MK," jelasnya. 

Lebih lanjut, Suhardi menjelaskan bahwa Bawaslu NTB, sebagai lembaga pengawas, memiliki peran penting dalam memberikan keterangan dalam proses hukum yang berpotensi muncul setelah pemilu, seperti dalam sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya berfokus pada pengawasan administratif, tetapi juga berperan dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, partai politik, hingga pemilih, untuk menjaga komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang bebas dari manipulasi, korupsi, dan praktik curang lainnya" ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB menggelar acara tasyakuran bertajuk NTB Bersyukur di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center, Kota Mataram, Rabu (13/12/2024). Mengusung tema “Sukses Pilkada 2024, Terhindar dari Bencana, Mewujudkan NTB Hebat Menuju Indonesia Emas”, kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-66 Provinsi NTB.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, mengajak masyarakat NTB untuk terus bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai Provinsi NTB hingga saat ini. Ia juga mengingatkan agar tidak melupakan jasa para pendahulu yang telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan kemajuan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Tak lupa saya haturkan terima kasih atas kinerja kebersamaan dan harmoni dalam keberagaman kehidupan masyarakat NTB selama proses Pilkada 2024. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar dan aman,” ujar Hassanudin.

Acara ini juga menghadirkan tausiah yang disampaikan oleh Dr. TGH. Abdul Ajiz Sukanarwadi. Dalam ceramahnya, ia menekankan pentingnya bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diterima. Menurutnya, rasa syukur tidak hanya menambah keberkahan, tetapi juga menjadi ikhtiar untuk menjauhkan Provinsi NTB dari segala bentuk marabahaya.

Selain sebagai ungkapan syukur, kegiatan ini juga menjadi ajang refleksi untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat NTB. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus mendorong kemajuan daerah demi mewujudkan NTB yang hebat menuju Indonesia Emas.

Pemprov NTB melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) mengonfirmasi informasi tersebut. Kepala Biro Pemerintahan Pemprov NTB, Lalu Hamdi, yang dikonfirmasi pada Rabu, 11 Desember 2024, menyampaikan bahwa pelantikan calon kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada Februari 2025.

“Menurut Perpres 80/2024, pelantikan Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025, sementara Bupati/Wali Kota terpilih pada 10 Februari 2025,” kata Hamdi kepada wartawan.

Hamdi menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pengusulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih. Prosesnya dimulai dengan usulan dari KPU NTB ke DPRD Provinsi NTB mengenai penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Setelah itu, DPRD NTB mengusulkan pelantikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Untuk usulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, KPU mengajukan kepada DPRD kabupaten/kota. Kemudian, DPRD kabupaten/kota mengusulkan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB. “Gubernur dilantik di ibukota negara, sementara Bupati/Wali Kota dilantik di ibukota provinsi,” jelas Hamdi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada melalui Keputusan KPU NTB Nomor 125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon (Paslon):

Paslon nomor urut 01, Rohmi-Firin, memperoleh suara sah sebanyak 775.937.

Paslon nomor urut 2, Zul-Uhel, memperoleh suara sah sebanyak 887.791.

Paslon nomor urut 3, Iqbal-Dinda, memperoleh suara sah sebanyak 1.163.194.

Meskipun Paslon nomor urut 3, Iqbal-Dinda, ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak, KPU NTB belum dapat menetapkan pasangan calon terpilih. Sesuai dengan peraturan, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan maksimal tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengonfirmasi bahwa tidak ada sengketa Pilkada NTB yang tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) ke KPU RI.

“Mengenai penetapan calon terpilih, kami masih menunggu keputusan dari MK. Jika tidak ada gugatan atau perkara, maka kami akan segera melakukan penetapan,” kata anggota KPU NTB, Agus Hilman.

Pihaknya terus memantau potensi gugatan ke MK. Namun, KPU NTB belum melihat adanya pasangan calon Pilgub NTB, khususnya Paslon nomor 1 dan 2, yang mengajukan gugatan. “Sejauh ini, kami tidak menemukan indikasi gugatan, terutama jika melihat jalannya proses rekapitulasi suara tingkat provinsi Pilgub NTB 2024,” ujar Hilman.

Jika tidak ada halangan, penetapan calon terpilih akan dilakukan segera setelah memastikan bahwa Pilgub NTB 2024 tidak ada gugatan. “Berdasarkan wacana dan jalannya pleno, sepertinya tidak ada. Hari ini juga merupakan batas terakhir,” pungkasnya.

Proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak nasional telah sukses digelar di semua daerah pada 27 November 2024, begitu pula dengan di NTB.

Suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di NTB patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia. Namun, di balik laporan kesuksesan ini, ada banyak hal yang perlu menjadi bahan refleksi. Pemerintah memang telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai dukungan, seperti pemantauan langsung, alokasi anggaran, dan sinergi antara KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan. Tetapi, apakah semua langkah ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat?

Gubernur NTB menyebut Pilkada sebagai pesta demokrasi yang bebas dari tekanan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, potensi konflik dan tekanan politik kerap mengintai di beberapa wilayah. Pernyataan aparat keamanan yang siap menjaga kondusivitas tentu positif, tetapi langkah preventif seperti apa yang benar-benar dilakukan? Apakah masyarakat merasa aman untuk menyalurkan hak pilih mereka tanpa tekanan atau manipulasi?

Dukungan anggaran untuk KPU dan Bawaslu juga menjadi poin penting. Meski disebut telah disalurkan tepat waktu, pertanyaan muncul terkait efisiensi penggunaan anggaran ini. Apakah dana yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih atau justru lebih banyak terserap untuk hal-hal teknis tanpa dampak langsung bagi masyarakat?

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat menjadi fokus lain. Pemerintah mengupayakan peningkatan partisipasi, tetapi bagaimana dengan kualitas partisipasi itu sendiri? Apakah masyarakat benar-benar memahami pilihan mereka atau hanya terjebak dalam politik praktis yang cenderung transaksional?

Kesuksesan Pilkada di NTB tidak hanya tentang kelancaran logistik dan keamanan, tetapi juga tentang keberhasilan menciptakan demokrasi yang inklusif, adil, dan bermakna bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah harus lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai pemilih cerdas, bukan hanya memfasilitasi penyelenggaraan teknis. Hanya dengan begitu, Pilkada benar-benar menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.