Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB bersama Kantor Perwakilan BI Jember, Provinsi Jawa Timur bersinergi menginisiasi kerja sama antar daerah (KAD) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember guna akselerasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di kedua wilayah tersebut.

Penandatangan kerja sama antar dua daerah itu, dihadiri Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik, Wakil Bupati Jember Muh. Balya Firjaun Barlaman disaksikan Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap dan Kepala Perwakilan BI Jember Gunawan, Kamis (18/7).

Kesepakatan bersama kedua daerah ini diharapkan mampu membantu distribusi dan pemasaran pangan, serta sebagai langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan. Selain itu, juga bisa mengedepankan upaya stabilitas harga yang bersifat struktural, forward looking, dan berbasis digital untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menyampaikan bahwa kesepakatan bersama ini diharapkan mampu menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan di kedua wilayah tersebut.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dalam menjaga terkendalinya inflasi kelompok pangan atau volatile foods dan ekspektasi inflasi melalui penguatan dukungan fasilitasi pasar murah, koordinasi penguatan dan perluasan kerja sama antardaerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi,” kata Berry Harahap.

Kepala Perwakilan BI Jember Gunawan menjelaskan bahwa tingkat inflasi di wilayah Jember saat ini masih terkendali, sehingga menjadi kota indeks harga konsumen (IHK) dengan inflasi terendah kedua di Provinsi Jawa Timur.

“Penguatan implementasi melalui 7 program unggulan GNPIP yang salah satunya adalah KAD tetap perlu dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Gunawan.

Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik menerangkan bahwa karakter wilayah dan demografis Kabupaten Jember dan Kabupaten Lombok Timur memiliki kemiripan, sehingga sangat tepat untuk dapat melangsungkan KAD. Kerjasama dua daerah ini adalah sebagai bentuk keseriusan Pemkab Lotim untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Pemkab Lotim juga mengundang para pengusaha Jember untuk berinvestasi di wilayah Lombok Timur. Mengingat saat ini sudah ada ±50% investor di sektor pertanian tembakau yang telah membuka pabriknya di Kabupaten Lombok Timur.

“Kami mengapresiasi BI NTB yang terus berupaya tidak hanya di sisi hilir, tapi juga hulu dalam pengendalian inflasi di daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember, Muh. Balya Firjaun Barlaman menyambut baik kesepakatan bersama antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Lombok Timur. Jember terbuka untuk bisa menjalin KAD bersama dengan Kabupaten Lombok Timur, karena Jember memiliki banyak kesamaan, sehingga kedua wilayah bisa saling melengkapi.

“Dengan melibatkan BI NTB dan BI Jember, kami berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten dan melegalkan secara budaya juga pemerintahan terutama dengan kerja sama yang akan dilaksanakan. Kami berharap kerja sama ini tidak sebentar, namun akan terus berkesinambungan,” ungkapnya.

Adapun dalam kesepakatan kerja sama antar dua daerah tersebut meliputi distribusi dan pemasaran komoditas pangan strategis, seperti telur ayam, beras, minyak goreng, aneka cabai, bawang merah, dan bahan pokok penting lainnya,  serta pengembangan potensi daerah dengan ruang lingkup kesepakatan bersama antara lain ; membangun kerja sama distribusi dan pemasaran pangan dan pengembangan potensi daerah sejalan dengan pola pembangunan nasional semesta berencana; memperkuat sistem yang telah dibangun melalui TPID; memantapkan aksesibilitas pangan sebagai wujud ketahanan pangan masyarakat; dan bidang UMKM.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari, bersama staf Bawaslu Provinsi NTB melakukan kegiatan monitoring pemetaan potensi dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan kepala daerah. Kegiatan ini dilakukan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Woja dan Pajo, Dompu, pada hari Senin (15/7/2024).

Swastari menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dalam pemahaman teknis penanganan pelanggaran, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. “ASN, kepala desa, dan anggota BPD harus memahami aturan serta prosedur penanganannya dengan baik,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Swastari juga menyoroti pentingnya waktu dalam penanganan pelanggaran. “Perhatikan waktu penanganan pelanggarannya agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan,” tambahnya.

Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memastikan proses pemilu berlangsung dengan transparan dan adil di Kabupaten Dompu.

“Swastari menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk segera melaksanakan pelatihan teknis bagi personelnya guna meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran yang terjadi,” intruksinya.

Selain itu Staf Bawaslu Provinsi NTB, Mardani mengatakan bahwa Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk mengawal tahapan pemilihan kepala daerah dengan ketat dan adil, memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan proses demokrasi di wilayah Kabupaten Dompu.

Pemprov NTB kembali mengingatkan para pelaku usaha perhotelan di daerah ini untuk menaati Peraturan Gubernur (Pergub) No 9/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi. Pergub ini lahir sebagai acuan atau pedoman bagi setiap pelaku usaha di bidang usaha jasa akomodasi dalam menetapkan tarif batas atas pada saat event internasional seperti MotoGP Mandalika.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady mengatakan, di Lombok terbagi menjadi tiga zona. Zona utama yaitu hotel-hotel di wilayah Lombok Tengah hanya diperbolehkan menaikkan tarif hotel maksimal tiga kali lipat saja. Zona dua di Kota Mataram hanya boleh menaikkan tarif maksimal dua kali lipat serta di wilayah Senggigi dan sekitarnya masuk dalam zona tiga yang hanya boleh menaikkan tarif maksimal satu kali lipat.

Di MotoGP Mandalika 2022 lalu, zona A bisa sampai 10 kali lipat. Yang harga 1 juta bisa 10 juta. Nah mulai kemarin setelah pergub diterbitkan dan sudah ada lagi Satgas yang dibuat oleh Bupati Lombok Tengah di 2023 kemarin hampir tidak ada yang melapor terkait dengan tingginya harga kamar hotel, kata Jamaluddin Malady kepada wartawan, Selasa, 16 Juli 2024.

Ia mengatakan, jika pengguna jasa masih menemukan kenaikan tarif kamar hotel melebihi ketentuan, mereka bisa melapor kepada Satgas yang sudah dibentuk. Dengan harapan semua pihak menaati ketentuan tersebut demi pariwisata yang berkelanjutan. Saat ada pelaku hotel yang melanggar aturan dan tidak menjalankan amanah Pergub tersebut, maka Pemda bisa meninjau kembali izin-izin usaha akomodasi tersebut.

Harga transportasi juga sudah diatur untuk memberi kenyamanan kepada para pengguna jasa transportasi. Dari Bandara Lombok menuju Mandalika misalnya tak diperbolehkan pengemudi manrik tarif melebihi ketentuan.

Jamaluddin mengatakan, jika penyelenggaraan MotoGP sudah biasa digelar di NTB, ia optimis para pelaku usaha sudah terbiasa dengan ritme bisnis yang sesuai tuntutan pasar, sehingga kedepan tak perlu lagi ata Pergub yang mengatur soal tarif batas atas tersebut.

Di Sepang Malaysia dari informasi yang kami terima dari MGPA, tahun pertama, kedua dan ketiga biasa di tempat balapan yang baru harganya pasti naik. Mudahan tahun ini sudah normal, dan 2025 mungkin sudah kita tak pakai Pergub itu. Jadi normal-normal saja harganya, katanya.

Seperti diketahui, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP pada 2024. Sirkuit Mandalika dipilih sebagai lokasi untuk menyelenggarakan seri ke-17 pada tanggal 29 September, yang artinya lebih awal satu bulan dibandingkan 2023.

Rasa penasaram publik mengenai visi dan kapasitas para Bakal Calon Gubernur NTB yang akan bertarung di Pilkada NTB cukup tinggi.

Hal itu mendorong agar kampus-kampus yang ada di NTB untuk mengadakan agenda diskusi publik, khususnya mengenai Pilkada NTB. Ini untuk bisa menilai arah dan gagasan dari setiap para Bakal Calon.

Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Pahrurrozi mengatakan, sangat penting melibatkan lembaga-lembaga intelektual dalam menguji setiap Bacagub.

Peran aktif dosen dan mahasiswa bisa menjadi katalisator bagi terciptanya pemimpin NTB yang berkualitas. Terlebih Pilkada NTB akan berlangsung pada November 2024 mendatang.

“Saya juga mendorong kampus-kampus dan universitas-universitas sudah mulai menyelenggarakan debat calon dan debat kandidat,” ujarnya kepada NTBSatu Kamis, 11 Juli 2024.

Ojhie pun melihat, banyak komentar-komentar di luar forum resmi, yang baginya tidak produktif. Shingga, baiknya semua aspirasi itu tersalurkan dalam forum yang lebih terhormat. Di mana kampus menjadi leading sektornya.

“Jadi lembaga-lembaga intelektual ini jangan menjadi penonton pasif dong. Hanya komentar-komentar dari jauh aja. Dia harus menjadi penyelenggara aktif,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, agar para pihak jangan menunggu KPU yang mengadakan bedah visi dan misi setiap kandidat. Tetapi masyarakat terlebih kampus, harus memulainya dari sekarang.

“Kampus-kampus disarankan harus lebih aktif memfasilitasi perdebatan. Jadi jangan tunggu KPU,” tandasnya.

Guna memastikan kelancaran dan suksesnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Toma), dan tokoh pemuda (Toda) di NTB berkomitmen mewujudkan menjaga stabilitas dan kedamaian selama proses demokrasi berlangsung.

Tokoh-tokoh dari perwakilan masyarakat NTB tersebut tersebut, Senin (12/2) menyampaikan kesediaan mereka untuk turut serta dalam memastikan atmosfer kesejukan membawa suasana yang kondusif dan menjaga kerukunan, serta keamanan selama masa kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim menjelaskan, seluruh toga, toma sudah sepakat dan memiliki semangat yang sama untuk menyongsong pelaksanaan Pemilu di tanggal 14 Februari tahun 2024, dan berharap seluruh masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang.

“Alhamdulillah seluruh Toga Toma sudah sepakat dan punya semangat yang sama dalam menyongsong pelaksanaan pemilu,” ujarnya, Selasa (13/2).

Pengurus Majelis Adat sasak (MAS), Dr. H Lalu Sajim Sastrawan menjelaskan, temu Forkpinda, Bupati/Walikota se NTB, tokoh agama, masyarakat, tokoh Parpol dan lainnya, dalam mengantisipasi semua persoalan-persoalan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, (ATHG) perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketua Pemuda Pancasila NTB, Edi Sofian S.T, dalam mensukseskan pemilu 2024 Ormas pemuda Pancasila menyampaikan ke seluruh ketua MPC di Kabupaten/Kota, untuk mengawal pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif. Diharapkan pemerintah, masyarakat dan penyelenggara, memiliki komitmen yang sama, dan yang dilaksanakan hari itu menjadi modal dasar dalam meletakkan langkah-langkah kedepan.

“Kami khususnya ormas pemuda Pancasila. Kepada seluruh ketua MPC di Kabuptaen kota, kami sudah menghimbau agar pemilu 2024 kita benar-benar kawal, agar bisa aman dan kondusif. Dengan dukungan dan kesejukan yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis sesuai dengan kehendak rakyat,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di halaman gatra.com dengan judul "Tokoh Agama, Adat dan Pemuda NTB Sepakat Wujudkan Pemilu Damai". 

Polda NTB menggelar Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024 di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Jumat (28/6/24).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda NTB, Forkopimda NTB dan Kota Mataram, Kapolres Se-pulau Lombok, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak yatim piatu, dan tamu undangan lainnya.

Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Raden Umar Faroq, S.H., M.Hum., dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan doa bersama ini bertujuan untuk memohon kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

"Semoga dengan doa bersama ini, Pilkada 2024 di NTB dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar," ujar Irjen. Pol. Umar.

Tak hanya itu, ia juga berharap agar Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat bersinergi dan bekerja sama dengan baik.

"Mari kita bersama-sama jaga kamtibmas agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan sukses," pungkas Jenderal bintang dua tersebut.

Memastikan wajib pilih mendapatkan haknya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (Kordiv P2H) Bawaslu NTB mendatangi Dusun Setangi Gunung Desa Malaka, Minggu (7/7/2024). Hal tersebut dilakukan untuk melakukan uji petik dari hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) beberapa waktu lalu.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (Kordiv HP2H) KLU, Ria Sukandi mengatakan kedatangannya bersama Bawaslu Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan langsung terhadap hasil Coklit. Pasalnya, kata Ria Sukandi, pada Pemilu lalu Dusun Setangi Gunung masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) lantaran puluhan warga luput dari Coklit oleh petugas.

“Kami coba jajal medan menanjak dan curam ke Dusun terluar di Desa Malaka. Ini juga untuk memastikan data potensial pemilih untuk pemilihan serentak kepala daerah dapat terakomodir dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap),” terangnya.

Berdasarkan informasi, lanjutnya, sejumlah warga pada saat itu luput coklit dan menjadi atensi jajarannya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pemenang kemudian direkomendasikan agar dilakukan coklit ulang dan mengandung unsur pelanggaran administrasi.

“Kita tidak mau ini terulang lagi pada pilkada 2024, Bawaslu menerapkan pengawasan melekat terhadap proses coklit yang dilakukan petugas,” terangnya.

Kendati itu untuk menjamin data puluhan pemilih tersebut masuk dalam DPT uji petik dilakukan dan disaksikan langsung Koordinator Divisi P2H Bawaslu NTB.

Dikesempatan itu Koordinator Divisi P2H Bawaslu NTB Hasan Basri, menegaskan bahwa pihaknya memastikan seluruh rakyat yang memiliki hak pilih harus terdata dan terdaftar dalam daftar pemilih.

“Sehingga tidak satupun pemilih di Lombok Utara dirampas hak pilihnya hanya karena tempat tinggal yang jauh dari jangkauan,” kata Hasan.

Hasan yang turut serta dalam uji petik itu langsung berdialog dengan warga Dusun Setangi Gunung serta memastikan 40 Kepala Keluarga (KK) yang ada di dusun tersebut sudah di Coklit oleh petugas Pantarlih.

Dan berdasarkan pengamatan Bawaslu, seluruh wajib pilih yang ada di dusun tersebut telah tercoklit dan dipastikan telah terdaftar di daftar pemilih.

“Saya mengapresiasi langkah jajaran Bawaslu KLU, Panwascam dan PKD termasuk Pantarlih yang bahu membahu. Koordinasi ini bagus untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Dirinya juga menilai topografi Dusun Setangi dengan perbukitan dan medan yang terjal jauh dari pemukiman mengatensi agar pada saat penyaluran hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti tidak terjadi gangguan lantaran lokus TPS yang rencana akan dibangun jaraknya mencapai 2 km dari pemukiman warga.

“Pungut hitung suara nanti berada dititik riskan. Saya minta agar di awasi ketat, jangan sampai warga dicegat oknum dan diiming-imingi uang atau dipaksa untuk tidak memilih,” tegasnya.

Untuk diketahui, Dusun Setangi Gunung sendiri adalah satu dari 14 Dusun yang ada di Desa Malaka Kecamatan Pemenang KLU. Berada diketinggian 700 meter dari permukaan air laut, Dusun Setangi Gunung dihuni oleh kurang lebih 40 KK atau kurang lebih 100 orang penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai petani kebun.