Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops) Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh Kapolres dan Kapolsek di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) harus bisa mengelola potensi konflik menjelang Pilkada Serentak 2024. Hal itu ditegaskan Kaops saat memberikan arahan kepada 400 personil Polda NTB dan jajaran Polres melalui luring dan daring di Aula Sasana Dharma Mapolda NTB, Kamis (25/7/2024).

Dalam kegiatan penguatan internal kepada satker pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terkait Nusantara Cooling System turut hadir Kapolda NTB Irjen Pol Umar Faroq beserta para pejabat utama. Selain Polda NTB, penekanan tersebut juga berlaku kepada seluruh jajaran Kapolres di Polda NTB.

Menurut Kaops banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pilkada serentak baik itu berita hoax, isu SARA, propaganda dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk meminimalisir potensi tersebut, sambungnya perlu upaya pendinginan suasana atau cooling system sehingga pelaksanaan pilkada di Provinsi NTB yang dikenal Kota Sejuta Masjid dapat berjalan dengan aman, damai, tertib dan sejuk.

"Kapolres harus dapat mengelola potensi konflik, percuma bisa ungkap-ungkap kasus tetapi tidak bisa mendeteksi dan mengelola potensi konflik. Kalau tidak dapat mengelola potensi konflik dianggap tidak berhasil menjalankan tugas. Sering-sering turun ke lapangan," tegas Irjen Asep Edi.

Dirinya menyarankan agar di tingkat Polda untuk dibentuk Tim Satgas Cooling System dengan nama kearifan lokal seperti yang dibentuk oleh Polda Aceh yakni Tim Satgas Sejuk Seulawah. Dikatakannya, seluruh satker harus bisa bekerjasama dalam upaya kegiatan preemtif dan preventif.

Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri berujar bahwa Polri berperan penting dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya pada saat pesta demokrasi. Dirinya menjabarkan upaya yang telah dilakukan oleh Operasi Nusantara Cooling System dalam mendinginkan suasana pada saat pilpres dan pileg kemarin sehingga bisa berjalan dengan aman dan damai tanpa perpecahan.

"Sambangi para tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan masyarakat ajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa bangsa diatas kepentingan kelompok," tandasnya.

Selain itu, sambungnya upaya-upaya humanis yang dilakukan lainnya yaitu kegiatan bakti sosial ke masyarakat seperti membangun sumur air bor, bedah rumah dan pemberian bantuan sosial berupa sembako. Pada saat kegiatan tersebut kata Kaops bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat agar Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, damai, tertib dan sejuk.

Sementara, Kapolda NTb Irjen Pol Umar Faroq berterima kasih atas kedatangan tim Operasi Nusantara Cooling System. Dirinya meminta seluruh anggotanya memiliki semangat yang sama untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi NTB bisa berjalan aman dan damai.

"Jangan sampai semangat kalah dari tim pusat. Anggota harus siap mengamankan Pilkada Serentak 2024. Pengamanan pilkada menjadi perhatian pimpinan bapak Kapolri yang telah membentuk tim Operasi Nusantara Cooling System, tim ini mendapatkan tugas yang sangat berat dari Bapak Kapolri. Tim dari mabes ini terdiri dari Bareskrim, intelijen, binmas, humas, logistik turun semua agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman," ucapnya.

Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji dan Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.

Adapun tim Ops NCS Polri yang mendamping KaminOps NCS, Brigjen Budi Hermawan dan Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono.

Komisioner Bawaslu NTB Suhardi mengingatkan tentang potensi kerawanan yang lebih besar terjadi dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini. “Kenapa, karena baru kali ini Pilkada digelar secara serentak,” katanya di acara Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses, Selasa malam (8/10).

Keserentakan ini membuat kerja Bawalsu lebih ekstra dari bisanya. Peluang terjadinya sengketa terbuka lebar dengan gugatan-gugatan dari pihak atau peserta yang merasa dirugikan.

“Makanya kita sebagai pengawas tidak boleh lengah,” imbuhnya.

Kelengahan yang dimaksud antara lain, pertama dari segi pengetahuan tentang sengketa hukum. “Sehingga kita harus terus mengupdate pengetahuan hukum dan sengketa agar kita tidak kelabakan,” ucapnya.

Kedua, dari segi alat bukti mempertahankan argumentasi. “Karenanya sangat penting bagi teman-teman Bawaslu untuk selalu mencatat dan mendokumentasikan, setiap peristiwa yang ditemui di lapangan,” imbuhnya.

Sehingga jika persoalan sengketa masuk di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawalsu memiliki alat bukti yang cukup menghadapi setiap gugatan. “Sengketa yang terjadi di MK selama ini antara peserta dengan peserta atau dengan peserta dengan penyelenggara,” terangnya.

Suhardi juga mengingatkan tentang strategisnya peran Bawaslu memutus dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Jika pelanggarannya terbukti, maka Bawalsu sangat mungkin memutuskan pencoretan terhadap paslon.

“Itu hemat saya, sangat strategis,” ucapnya.

Kerja strategis ini dapat terwujud bila Bawaslu bekerja kolaboratif. “Tapi peran strategis ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa back up dari teman-teman di kabupaten/kota,” paparnya.

Suhardi kembali menekankan tentang pentingnya terus meningkatkan kapasitas pemahaman tentang hukum dan sengketa. “Jangan sampai kita sebagai pengawas malah tidak punya kapasitas dan sumber daya dalam menindak laporan dan temuan, termasuk Perbawaslu 9 yang terbaru harus segera dipelajari, karena banyak sekali yang berbeda di sana terkait penanganan sengketa,” paparnya.

Kepercayaan diri pengawas dalam mengadapi sengketa dibutuhkan. Biasanya, kepercayaan diri muncul karena pengawas telah berpengalaman dalam mengawal tahapan proses pemilihan. 

“Boleh (mengandalkan) pengalaman, tapi ingat Pilkada saat ini sangat berbeda (risiko dan tantangannya),” tekannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril menyampaikan arahan Bawaslu provinsi untuk meningkatkan kapasitas SDM, menjadi fokus pihaknya selama ini. Kota Mataram tahun ini tidak hanya menggelar pemilihan wali kota (pilwalkot) tetapi pemilihan gubernur (pilgub).

“Sehingga dinamika proses, tentu potensi dan tantangan akan berbeda,” katanya.

Penguatan secara internal dilakukan seperti merapikan sruktur tim legal. “Update pengetahuan ini sangat penting untuk menambah wawasan ilmu teman-teman di Bawalsu, Panwascam, hingga PKD, mengadapi potensi gugatan,” pungkasnya.

Hal ini disampaikan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Advokasi Indonesia (PERSADIN) Provinsi NTB, Lukman Aprizal di kantornya jalan Batu Bolong Kelurahan Pagutan Barat Kota Mataram beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 ini, seluruh elemen masyarakat perlu terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi serta dialog terbuka guna mengindentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi guna mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan daerah di seluruh kabupaten/Kota dan Provinsi NTB. 

“Dalam menyongsong Pilkada serentak 27 November nanti mari kita bertekad bersama-sama untuk wujudkan Pilkada dengan Damai, Aman, dan Sejuk.” kata Lukman Aprizal.

“Mari kita bertekad menjadikan pilkada serentak ini menjadi sejuk walaupun berbeda pilihan agar kedamaian dan kerukunan terus terjaga dengan baik,” ujarnya.

Agar Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan Damai, Aman, dan Sejuk. tentunya diperlukan sinergitas mulai dari Pemda, TNI, Polri dan masyarakat.” katanya,” 

Lukman Aprizal yang akrab disapa Bang Rizal ini, mengatakan hubungan yang baik antara Pemerintah dan instansi keamananserta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi masyarakat di provinsi NTB.” lanjutnya.

“Pilkada yang damai adalah cerminan dari demokrasi yang matang dan masyarakat yang cerdas. Karena itu, marilah kita bergandengan tangan, mempererat silaturahmi, dan bekerja sama untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam menyambut Pilkada di Tahun 2024 Di provinsi NTB yang kita cintai ini.” terangnya.

Seirama dengan pesan yang disampaikan pemerintah, "Bang Rizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga dan meujudkan pilkada yang kondusif.

“Mari kita saling bahu-membahu mewujudkan Pilkada yang kondusif, aman, dan damai, demi mewujudkan demokrasi yang bermakna dan berkualitas,” ujar Ketua Persatuan Advokasi Indonesia Provinsi NTB ini.

Bang Rizal pada kesempatan itu, Mengutip pernyataan Presiden Bapak Joko Widodo berpesan agar PNS,TNI dan Polri disetiap daerah selama Pilkada serentak menjaga NETRALITAS di Pilkada serentak 2024 ini.

Tidak hanya berpesan untuk menjaga netralitas, Presiden juga meminta para Pj.Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan contoh pendidikan politik yang baik pada rakyat. 

Kedepankan etika politik dan ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan. Berdemokrasi dalam keriangan,” kata Bang Rizal menirukan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Bang Rizal juga mengajak para kotestan untuk berkompetisi secara secara sehat. “Jika menang jangan jumawa, sebaliknya jika kalah jangan justru ngajak pendukungnya untuk ngamuk, intinya harus “Siap untuk Kalah dan Siap Menang,” tegas pria berambut gondrong ini.

Panwascam Masbagik, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Marbot Masjid, Pilkada Lombok Timur 2024, acara digelar di Lesehan Yeni, Sabtu 6 Oktober 2024.

Pelibatan Marbot Masjid ini terbilang cukup unik dan pertama kali dilaksanakan Bawaslu Lotim yang diinisiasi jajaran Panwascam Masbagik.

Ketua Panwascam Masbagik, Hilyadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasihnya kepada para Marbot Masjid se-Kecamatan Masbagik yang menyempatkan diri hadir pada acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Panwascam Masbagik.

Pada kegiatan ini, Panwascam Masbagik menghadirkan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H), Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Johari Marjan sebagai pemateri.

"Sebenarnya kami ingin mengundang semua Marbot Masjid yang ada di Kecamatan Masbagik. Namun karena kerterbatasan, kami dari Panwascam hanya mengambil perwakilan dari Marbot Masjid di masing-masing desa," terang Hilyadi didampingi Kordiv Penanganan Pelanggaran (PP), M. Alwi Swandi dan Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HP2H), Yoni Ariadi.

Adapun alasan pelibatan Marbot Masjid sebagai pengawasan partisipatif dikarenakan peranan marbot sangatlah penting di tengah-tengah masyarakat. Marbot Masjid bahkan diyakini sebagai sosok yang netral dalam setiap pelaksanaan Pilkada.

"Kami berharap melalui corong-corong Masjid, imbauan maupun larangan dalam pelaksanaan Pilkada ini dapat tersampaikan kepada masyarakat. Ini cukup efektif jika membandingkan jumlah pengawas dengan jumlah DPT Masbagik yang terbanyak se-Kabupaten Lotim," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Johari Marjan selaku pemateri kembali menegaskan, pengawasan partisipatif sangatlah penting dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagaimana slogan Bawaslu yaitu, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Pada kesempatan ini, Marjan-sapaan akrabnya sangat mengapresiasi gagasan Panwascam Masbagik yang melibatkan Marbot Masjid dalam melakukan pengawasan.

"Pengawasan dan pencegahan itu dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu, kami berharap kepada bapak-bapak Marbot Masjid dapat membantu pengawas dalam melaksanakan pemilihan yang aman dan damai," harapnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Masbagik, AKP. H. Na'im beserta jajarannya yang juga berpesan supaya pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi tugas bersama untuk dijaga kedamaianan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Irjen.Pol.Drs. Hadi Gunawan, SH.SIK menaruh atensi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 yang tahapannya saat ini sedang berjalan. ‘’Khusus pengamanan Pilkada 2024 di NTB, saya pribadi menaruh atensi,” kata Hadi Gunawan yang baru menjabat Kapolda NTB menggantikan Irjen Pol. Raden Umar Farouq, SH.M.Hum di Mataram, Rabu 10 oktober 2024

Kapolda NTB mengaku telah mengorek informasi perihal peran kepolisian dalam mengawal pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tersebut.

“Sejauh ini, saya sudah dapat informasi bahwa NTB masih dalam kondisi aman, mudah-mudahan tetap aman dan pelaksanaan bisa berjalan lancar dan damai sampai selesai,” ujarnya dalam acara pisah sambut Kapolda NTB, kemarin.

Dia turut meminta kepada seluruh jajaran untuk tetap melanjutkan tugas pengamanan Pilkada 2024 sesuai arahan pejabat Kapolda NTB yang lama.

“Begitu juga kepada masyarakat, kami harap agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan. Jangan ada rusuh, jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam pesta demokrasi ini,” ucap dia.

Hadi Gunawan mengatakan bahwa kedepannya akan terus semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Tentunya, kita akan terus berupaya dengan segala masalah yang ada di NTB, nanti kita coba untuk tuntaskan bersama,” tuturnya.

Ia juga memastikan agar Pilkada yang akan berlangsung pada Bulan November mendatang dapat berlangsung aman. “Semoga terus aman dan saya minta kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan,” ungkapnya.

Sementara pejabat lama Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Umar Farouq SH., M.Hum., menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Keluarga besar Polda NTB yang telah mendukung dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana pengamanan di seluruh wilayah NTB.

“Dengan adanya kepemimpinan Kapolda yang baru saya harapkan kontribusi kepada seluruh lapisan masyarakat diberikan secara terbuka, beliau merupakan potensi yang besar karena merupakan generasi dari NTB,” ujarnya.

Irjen Pol. Hadi Gunawan merupakan putra daerah NTB asal Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang kini telah resmi menggantikan Irjen Pol. Raden Umar Farouq.

Irjen Pol. Hadi Gunawan yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 tersebut menjabat Kapolda NTB berdasarkan Surat Telegram Kapolro Nomor: KEP/1609/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

Sebelum menduduki jabatan Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan menjalankan tugas sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB masih ada 40 ribu lebih belum perekaman.

Karena itu, pemerintah mendorong mereka untuk segera mengurus administrasi kependudukan sebagai syarat memilih itu.

Kepala DPMPD Dukcapil NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan, masih ada waktu sekitar dua bulan untuk melakukan perekaman.

"Kita minta segera agar bisa berpartisipasi pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang," ujarnya.

Persebaran pemilih pemula ini terbesar berada di bangku sekolah.

Karena itu, pihaknya menggencarkan upaya jemput bola di lembaga-lembaga pendidikan.

Terutama jenjang SMA/SMK/sederajat.

“Teman-teman di kabupaten/kota (Dinas Dukcapil) juga menyediakan layanan di tempat, di samping ada sistem jemput bola yang juga dijadwal,” katanya.

Upaya jemput bola dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya remaja yang baru menginjak usia 17 tahun.

Aulia berharap, pihak sekolah proaktif mendorong siswanya segera melakukan perekaman e-KTP.

"Lembaga madrasah, pondok pesantren, dan pendidikan lainnya yang ada di NTB juga kita sasar," imbuhnya.

Pemilih pemula di Provinsi NTB tercatat 136.676 jiwa.

Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan perekaman 87.893. Daerah tertinggi yang belum perekaman Kabupaten Bima sebanyak 9.824 jiwa.

Kemudian disusul Kabupaten Lombok Tengah 8.519, Kabupaten Sumbawa 7.739, dan Lombok Timur sebanyak 7.762 orang.

Sementara di Kabupaten Lombok Barat tercatat 4.469 jiwa belum perekaman, dan 3.829 jiwa Kota Mataram.

Pemilih pemula belum perekaman di Kabupaten Dompu ada 2.234 orang, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 1.967, serta Kota Bima sebanyak 1.175 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat 1.173 orang.