Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda NTB kembali mengadakan kegiatan silaturahmi dan cooling system.

Melalui Subdit Bintibsos, mereka melaksanakan silaturahmi di di Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (21/12).

Kegiatan ini upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif pasca pilkada serentak 2024.

Acara yang dimulai pukul 11.00 Wita itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat.

Kepala Desa Labuan Badas menyambut langsung tim cooling system Ditbinmas dan menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang dinilai sangat penting untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Pada kesempatan itu Ps. Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda NTB Kompol Dewa Gede Sucipta mengajak warga untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, terutama pasca gelaran pilkada 2024.

“Perbedaan pilihan itu wajar, namun persatuan dan kerukunan harus tetap kita jaga demi masa depan daerah yang lebih baik,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Ditbinmas juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada perwakilan masyarakat.

Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban warga, sekaligus menjadi simbol sinergi antara kepolisian dan masyarakat.

Melalui kegiatan itu, diharapkan stabilitas keamanan dan harmoni sosial di wilayah hukum Polda NTB, khususnya Kabupaten Sumbawa, dapat terus terjaga, demi mewujudkan situasi yang kondusif pasca pilkada serentak 2024.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Dengan fokus pada iklim investasi yang stabil, transparan, dan menguntungkan, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merealisasikan visi besar Indonesia sebagai negara maju.

Dalam masa transisi kepemimpinan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung percepatan pembangunan IKN. “Investasi di IKN tetap aman. Presiden Prabowo telah menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan kawasan inti pemerintahan,” ujar Jokowi di akhir masa jabatannya.

Fokus utama hingga akhir tahun adalah penyelesaian infrastruktur dasar, seperti jalan, sistem air bersih, dan pasokan listrik. Sementara itu, pembangunan infrastruktur di luar kawasan inti akan dimulai awal tahun depan. Hal ini memberikan sinyal positif kepada para investor tentang keberlanjutan proyek strategis ini.

Jaminan Hukum dan Insentif untuk Investor

Pemerintah menjamin kepastian hukum sebagai bagian dari perlindungan bagi para pelaku usaha. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN), Agung Wicaksono, menyebutkan bahwa investor akan mendapatkan hak-hak hukum yang jelas, termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun yang dapat diperpanjang sesuai regulasi.

“Seluruh hak dan kewajiban investor dicatat melalui akta notaris resmi untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam setiap proses investasi,” jelas Agung.

Selain itu, pemerintah juga mempermudah proses perizinan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. Regulasi yang diterapkan dirancang untuk menarik lebih banyak investasi, sekaligus memastikan keuntungan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

IKN dibangun di atas dasar hukum yang kokoh, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Menurut Marwan Riyandi, Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN, payung hukum ini memastikan keberlanjutan pembangunan IKN meski terjadi pergantian kepemimpinan.

“Dengan landasan hukum yang kuat, para investor dapat merasa aman dan yakin untuk berkontribusi dalam pembangunan strategis ini,” ujar Marwan.

Pemerintah memahami bahwa kepercayaan investor adalah kunci keberhasilan proyek IKN. Oleh karena itu, strategi dialog terbuka terus dilakukan untuk memberikan jaminan atas hak-hak investor dan menyampaikan perkembangan terkini.

Deputi OIKN juga memastikan kemudahan akses informasi bagi calon investor. Proses administrasi dilakukan secara transparan, dan berbagai insentif menarik telah dipersiapkan, baik untuk pembangunan infrastruktur fisik maupun proyek inovatif lainnya.

Keberlanjutan investasi di IKN juga dipastikan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian bagi investor, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Dengan pendekatan menyeluruh, pemerintahan Presiden Prabowo berupaya menjadikan IKN sebagai pusat pembangunan berkelanjutan. Proyek ini tidak hanya mencerminkan visi pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi simbol keberanian Indonesia dalam menciptakan perubahan struktural yang signifikan. Keberlanjutan dan keamanan investasi di IKN diharapkan mampu menarik lebih banyak investor, memperkuat perekonomian nasional, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DPRD NTB menyampaikan apresiasi terhadap dua Pj Gubernur NTB, yakni Lalu Gita Ariadi dan Hassanudin.

Keduanya dinilai mampu mengisi kekosongan pemerintahan selama Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan baik.

Tak hanya memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan damai, DPRD NTB juga menyebut kedua Pj Gubernur NTB tersebut telah mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang ditinggalkan kepala daerah definitif sebelumnya.

“Di HUT NTB ke-66 ini, kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada dua Pj Gubernur kita ini. Baik Lalu Gita Ariadi dan pak Hassanudin. Beliau berdua telah berhasil memimpin daerah ini dengan sangat baik,” kata Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir pada Lombok Post, Senin (16/12).

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyebutkan jika kedua Pj Gubernur tersebut dinilai mampu memberikan kondisi pemerintahan yang baik untuk kepala daerah definitif yang akan dilantik awal 2025 mendatang.

Hal itu berupa tidak adanya hutang yang signifikan dan membebani keuangan daerah.

Menurutnya, kepala daerah definitif selanjutnya akan bisa memulai tugas dan tanggung jawabnya tanpa ada pekerjaan rumah yang berat dari pemerintahan sebelumnya.

Hal itu tidak terlepas dari kinerja dua Pj Gubernur NTB.

“Sangat top dan jempol Pj Gubernur NTB kita ini. Sehingga sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Muzihir berharap kepala daerah yang baru Lalu Muhammad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) nantinya dapat bekerja dengan baik dan memenuhi janji-janji politiknya untuk memajukan NTB dan mensejahterakan masyarakatnya.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dalam sambutannya di rapat paripurna DPRD NTB dalam rangka peringatan HUT NTB ke-66 juga menyampaikan apresiasi pada Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Hassanudin.

“Segenap anggota DPRD NTB dan seluruh masyarakat NTB mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pj Gubernur NTB. Semoga segala kinerja dan capaian positif yang telah diberikan menjadi amal ibadah,” kata Isvie. 

Direktur Utama Pertamina Gas (Pertagas) Gamal Imam Santoso mengatakan sebagai salah satu entitas strategis dalam rantai pasok energi nasional, peran Pertagas menjadi krusial dalam mendukung program pemerintah.

"Dengan konsistensinya dalam menghasilkan LPG berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pertagas telah berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketergantungan impor energi dan penguatan pasokan LPG nasional," kata Gamal dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Gamal mengungkapkan Perta-Samtan Gas yang merupakan joint venture (perusahaan patungan) antara Pertagas dan ST International (sebelumnya bernama Samtan Co, Ltd) memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan LPG domestik. Perta-Samtan mengelola dua kilang utama, yaitu kilang ekstraksi di Prabumulih dan kilang fraksinasi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan.

"Dengan kapasitas desain 250 MMSCFD, Perta-Samtan mampu memproduksi sekitar 710 MT LPG dan kurang lebih 2.200 barel kondensat per hari," kata dia.

Produksi Perta-Samtan disalurkan melalui PT Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan domestik dengan rute distribusi dari Depot LPG Pulau Layang (Sungai Gerong) dan Jetty 01 RU III menggunakan kapal ke wilayah Pontianak dan Bangka.

Selain Perta-Samtan, Pertagas melalui LPG Plant Gresik yang dioperasikan oleh PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) di Gresik, Jawa Timur, juga turut mendukung pencapaian swasembada energi nasional sekaligus membantu pengurangan ketergantungan impor LPG.

Kilang LPG Plant Gresik memiliki kapasitas desain sebesar 350 MMSCFD, dengan volume produksi sekitar 105 ton LPG per hari, serta kondensat sebesar kurang lebih 880 barel per hari.

Keberadaan LPG Plant Gresik menjadi pelengkap dalam upaya memperkuat produksi LPG domestik, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi nasional.

"Kilang LPG Plant Gresik ini secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi impor LPG dan memperkuat ketahanan energi negara," kata Gamal.

Secara terpisah, pengamat ekonomi energi yang juga Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan pascapelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG, konsumsi LPG domestik naik signifikan. Konsumsi LPG yang sebelumnya di bawah 2 juta ton per tahun, saat ini sudah mencapai kisaran 9 juta ton per tahun.

"Sementara kapasitas produksi LPG domestik hanya kisaran 2 juta ton per tahun. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan LPG harus dipenuhi dari impor," kata Komaidi.

Menurut Komaidi, kendala utama peningkatan produksi LPG di dalam negeri adalah masalah bahan baku. LPG umumnya dihasilkan dari kilang, baik minyak maupun gas.

Untuk kilang gas, kendala utamanya adalah memerlukan gas dengan rantai kimia tertentu yang di Indonesia jumlahnya tidak terlalu banyak.

"Indonesia memiliki gas dalam jumlah banyak, tetapi dengan rantai kimia yang berbeda dengan yang dibutuhkan sebagai bahan baku LPG," ungkap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti itu.

Untuk itu, kata Komaidi, langkah yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi jenis gas pada lapangan mana saja yang memiliki rantai kimia yang sesuai dengan kebutuhan produksi LPG.

Selain itu, perlu dipertimbangkan opsi impor bahan baku untuk diproses di dalam negeri jika memang lebih memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan impor produk.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM sebelumnya bertekad mendorong hilirisasi untuk membangun industri LPG nasional. Pasalnya, produksi LPG nasional masih jauh di bawah angka konsumsi LPG.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dalam rangka hilirisasi untuk membangun industri LPG, bahan baku yang dibidik adalah propana (C3) dan butana (C4). Bahan baku tersebut didorong untuk meningkatkan produksi LPG.

"Bahan bakunya adalah C3 dan C4 daripada gas. Kita lagi mendata kurang lebih hampir sekitar 1,8 juta ton yang didorong hilirisasi, sehingga dengan demikian total sudah hampir 3,6 juta sampai 3,7 juta ton dari bahan yang kita kelola untuk menjadi LPG," kata Bahlil.

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.  

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.  

Asmuni menekankan Pilkada adalah momen krusial dalam kehidupan demokrasi. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan komunikasi yang baik antara semua pihak, termasuk penyelenggara Pilkada, aparat keamanan, serta organisasi kemasyarakatan.  

“Atas nama Ormas dan LSM di Kabupaten Lombok Barat, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memelihara ketertiban dan kedamaian pasca tahapan Pilkada 2024. Kita tidak ingin proses demokrasi ini dinodai oleh gangguan keamanan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.  

Deklarasi Pilkada Damai ini juga mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap pemimpin baru yang terpilih. Asmuni menyampaikan bahwa seluruh pihak harus bersatu mendukung pembangunan daerah, sehingga NTB dapat terus maju dan berkembang di bawah kepemimpinan yang baru.  

“Dengan pemimpin baru, kita semua berharap NTB menjadi provinsi yang lebih maju. Stabilitas keamanan pasca Pilkada adalah kunci utama untuk mencapai hal tersebut,” tutup Asmuni.  

Deklarasi ini menjadi simbol komitmen masyarakat Lombok Barat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Dengan sinergi dan kolaborasi yang terus terjalin antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan, diharapkan proses demokrasi di NTB dapat berjalan damai dan membawa perubahan positif bagi seluruh masyarakat.  

Melalui gerakan ini, Lombok Barat menunjukkan bahwa stabilitas keamanan dan kedamaian pasca Pilkada adalah tanggung jawab bersama, demi masa depan NTB yang lebih cerah.