Polda NTB mengantisipasi potensi gangguan dalam tahapan Pilkada Serentak 2024.

"Kami lakukan pemetaan potensi gangguan keamanan agar lebih siap menghadapi pilkada," kata Karoops Polda NTB Kombespol Abu Bakar Tertusi.

Salah satu potensi gangguan adalah meningkatnya aksi unjuk rasa. Apakah ini murni dari aspirasi masyarakat atau ada pihak yang menginisiasi, ini yang akan diantisipasi. Termasuk apakah ada indikasi kontestan politik yang menggerakkan aksi demo atau tidak.

"Kalau sekarang belum kami lihat (aksi unjuk rasa yang digerakkan aktor politik)," akunya.

Namun tidak menutup kemungkinan di tahap-tahap berikutnya, hal itu bisa terjadi.

Tidak hanya aksi unjuk rasa tetapi aksi anarkis lain yang tidak dibenarkan secara hukum bisa saja terjadi. Misalnya aksi pembakaran hingga pemblokiran jalan.

Berkaca dari Pemilu Februari 2024 lalu, dimana sejumlah TPS dibakar massa pendukung salah satu peserta pemilu di Kabupaten Bima. Ada juga aksi demo hingga pemblokiran jalan.

"Saat Pemilu 2019 saja agak tinggi resistensinya, padahal itu agak jauh. Apalagi pilkada ini memiliki kedekatan dengan masyarakat," kata dia.

Abu Bakar juga sempat menyinggung aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di depan kantor gubernur NTB belum lama ini.

Aksi itu diwarnai penyerangan terhadap polisi. Sehingga enam orang mahasiswa sempat ditahan meski akhirnya dibebaskan dengan status wajib lapor.

Mahasiswa atau pun masyarakat dipersilakan melakukan aksi unjuk rasa. Mengingat hal tersebut diatur dalam undang-undang.

Namun, dalam proses unjuk rasa, ada aturan yang juga harus ditaati. Misalnya tidak merusak fasilitas publik, tidak melakukan pembakaran, pemblokiran jalan, hingga memprovokasi. Ketika aturan dilanggar para pengunjuk rasa, maka pihak keamanan akan mengambil tindakan tegas

Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya meningkatkan konektivitas dan infrastruktur transportasi di wilayah NTB. Acara peresmian itu dihadiri Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, sejumlah pejabat pemerintah daerah, termasuk Pj Gubernur NTB, serta para pemangku kepentingan terkait aspek pembangunan infrastruktur.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi NTB sudah dilakukan dari tahun kemarin. Telah membangun lima ruas jalan di empat kabupaten dengan total panjang 40,63 kilometer (Km). Diantaranya Kabupaten Lombok Barat, Lembar-Sekotong (Pelangan-Segmen-Lembar -Gili Mas), Kabupaten Sumbawa Barat Polamata Jelanga, Kabupaten Sumbawa Sabedo Dalam-Bukit Planing- Lenangguar- Teladan dan terakhir di Kabupaten Bima Wilamaci -Karumbu- Sape. Menghabiskan biaya sebesar 211 miliar.

“Pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi NTB sudah dilakukan dari tahun kemarin. Telah dibangun lima ruas jalan di empat kabupaten. Total panjang 40,63 kilometer dan menghabiskan biaya 211 miliar, anggaran yang tidak kecil,”jelas Presiden RI, saat meresmikan Inpres Jalan di Desa Lembar 02/05/2024.

Presiden Jokowi berharap dengan dimulainya pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di NTB, terjadi percepatan pembangunan infrastruktur yang signifikan, kecepatan logistik semakin baik, dan jalan menuju kawasan-kawasan produktif seperti pertanian dan perkebunan, bisa ditunjang dengan baik.

“Kita harapkan dengan adanya jalan ini kecepatan logistik akan semakin baik, jalan-jalan menuju ke kawasan-kawasan baik itu kawasan produktif, kawasan pertanian, perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik,”urainya.

Usai melakukan kegiatan tersebut, Presiden Jokowi langsung terbang menuju Kabupaten Sumbawa Barat, dalam rangka meresmikan Bendungan Gili Suntuk serta melakukan Panen Raya Jagung di Kawasan Samota,”Tutupnya

Kapolda NTB, Irjen Pol Raden Umar Faroq, memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang membahas strategi kesiapan dalam menghadapi Pilkada 2024. Acara tersebut bertema "Membedah Biaya Produksi dan Tata Niaga Jagung/Pangan dalam rangka Mewujudkan Pilkada 2024 yang Aman Kondusif" yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Selasa (30/4/2024).

FGD ini melibatkan beberapa instansi terkait, termasuk aparat kepolisian, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan ekonomi, serta perwakilan dari sektor petani jagung dan pangan. Tujuan utamanya adalah untuk merancang strategi yang komprehensif guna memastikan kelancaran dan keamanan jalannya Pilkada 2024 di NTB.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB menyampaikan pentingnya kerja sama antara semua pihak terkait untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama periode Pilkada. Diskusi fokus pada analisis biaya produksi dan tata niaga jagung serta pangan, mengingat pentingnya aspek ini dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah selama proses politik.

Para peserta FGD juga berdiskusi intensif mengenai strategi pengamanan yang efektif, pemantauan terhadap potensi konflik, serta upaya pencegahan terhadap segala bentuk gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama Pilkada. Selain itu, mereka juga merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendukung keberhasilan Pilkada dengan memastikan pasokan pangan yang cukup dan stabil.

Kapolda Raden Umar Faroq menegaskan komitmen aparat kepolisian dalam menjaga keamanan selama proses Pilkada dan menjamin bahwa semua upaya akan dilakukan untuk memastikan jalannya proses demokrasi dengan damai dan kondusif.

FGD ini diharapkan menjadi langkah awal dalam rangkaian persiapan yang komprehensif untuk Pilkada 2024 di NTB, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan semua pemangku kepentingan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Berikut adalah serba-serbi mengenai sidang ini.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) digelar di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).

1. Tiga panel

Berdasarkan keterangan Juru Bicara MK, Fajar Laksono, sidang digelar dengan cara dibagi tiga panel. Masing-masing panel menempati satu ruangan.

Masing-masing panel pula dipimpin oleh hakim konstitusi yang berbeda-beda. Panel I dipimpin Suhartoyo sebagai ketua panel serta Daniel Yusmic Foekh dan Guntur Hamzah sebagai anggota. Panel II diketuai Saldi Isra serta Ridwan Mansyur dan Arsul Sani sebagai anggota. Panel III diketuai Arief Hidayat dengan Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih sebagai anggota.

Nantinya, keputusan akan dibacakan pada 10 Juni 2024. Dengan kata lain, MK punya waktu sebulan untuk mengadili sengketa Pileg 2024.

2. Anwar Usman diganti dari formasi

Seharusnya, hakim konstitusi Anwar Usman ikut menyidangkan perkara dalam Panel III. Namun dia diganti oleh hakim konstitusi lain dalam formasi di Panel III yakni oleh Guntur Hamzah. Ini dijelaskan oleh Ketua Panel III Arief Hidayat saat menyidangkan perkara.

"Begini kenapa ini didahulukan karena menyangkut pihak terkait PSI, maka ada Hakim Konstitusi yang mestinya di Panel III untuk perkara ini tidak bisa mengadili. Oleh karena itu, sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah," kata Arief dalam sidang.

Sebagai informasi, MKMK menjatuhkan sanksi etik ke Anwar Usman berupa larangan ikut mengadili sidang sengketa hasil Pemilu yang berpotensi memilik konflik kepentingan. Anwar merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara PSI dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang merupakan anak ketiga Presiden Jokowi.

3. Arsul Sani ikut sidangkan sengketa Pileg PPP

Arsul Sani, mantan elite PPP yang kini menjadi hakim MK, ikut menyidangkan perkara sengketa Pileg 2024, termasuk perkara gugatan yang dimohonkan PPP. Namun, Arsul tidak ikut memutus perkara terkait PPP.

"Karena ini ada pemohon dari PPP dan ada juga mungkin pihak terkait dari PPP. Diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul itu akan tetap mengikuti persidangan tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus. Oke, clear ya," kata Saldi di Gedung MK.

4. Jumlah sengketa

MK menerima 297 permohonan sengketa Pileg 2024. Sebanyak 103 perkara diperiksa panel 1, 97 perkara diperiksa Panel II, dan 97 perkara sisanya diperiksa Panel III.

Permohonan paling banyak diajukan oleh PPP. PPP mengajukan 24 perkara, kemudian disusul Partai NasDem 20 perkara, dan PAN mengajukan 19 perkara. Secara keseluruhan, terdapat 171 dari total 297 perkara yang diajukan oleh partai politik. Selebihnya, diajukan oleh perorangan.

5. Canda soal ponsel dan disadap

Ponsel harus mati saat sidang. Hal ini menjadi materi teguran santai dari hakim Arief Hidayat ke Partai Bulan Bintang (PBB) yang berperkara. Saat arief memberi kesempatan kepada hakim lain untuk bertanya, tiba-tiba ada ponsel berdering. Arief mengingatkan agar semua ponsel dimatikan.

"Itu handphone-nya siapa? Tolong dimatikan. Tolong petugas ya jangan sampai handphone-nya, boleh dibawa masuk, tapi silent karena Mahkamah tidak mampu untuk menyediakan tempat handphone supaya aman, tapi boleh dibawa masuk, tapi tidak boleh diaktifkan ya," ujar Arief di ruang sidang.

6. PPP gugat hasil di Banten

PPP menggugat hasil Pileg di Banten. PPP merasa suaranya berpindah ke Partai Garuda. Ini memengaruhi suara PPP yang tidak mencapai ambang batas parlemen 4%.

Kata Kuasa Hukum PPP, Dharma Rozali Akbar, mengatakan terjadi perpindahan suara di Banten I sebanyak 5.000 suara, Banten II 8.950 suara, dan Banten III 8.253 suara.

7. Irman Gusman Gugat Pileg DPD di Sumbar

Irman Gusman mengajukan gugatan sengketa Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Irman meminta Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Sumatera Barat (Sumbar) diulang karena dirinya dicoret dari daftar caleg tetap (DCT) oleh KPU.

Kuasa hukum Irman, Heru Widodo, mengatakan mantan Ketua DPD RI itu telah menempuh upaya sengketa proses Pemilu di Bawaslu dan PTUN Jakarta. Dia mengatakan PTUN mengabulkan permohonan Irman, namun tidak dilaksanakan oleh KPU selaku termohon.

8. Sengketa PDIP, PSI, dan Demokrat

Tiga partai itu bersengketa soal suara di Papua Tengah. PDIP kemudian meminta perolehan suara PSI dinihilkan pada tingkat kecamatan dan provinsi. Hal ini menurutnya berlaku bagi perolehan suara DPRD Partai Demokrat.

Hakim MK Guntur Hamzah kemudian meminta PDIP melengkapi bukti memperkuat permohonannya. Dia menilai bukti merupakan hal penting agar hakim bisa memutus dengan adil. Hal serupa juga disampaikan Hakim MK Arief Hidayat. Dia menyebut pemohon harus menyertakan bukti pendukung permohonan yang lengkap.

9. Dua caleg penggugat absen

Dua calon anggota legislatif yang menjadi pemohon sengketa hasil Pileg 2024 tidak hadir dalam sidang. Dua caleg itu adalah masing-masing dari NasDem yakni Bernat Sipahutar dan dari Gerindra yakni Sigismond BW Notodipuro. Ketua Panel II hakim Konstitusi Saldi Isra menilai dua pemohon tidak serius mengajukan gugatan.

"Sudah dua ini. Jadi 235 juga tidak hadir, dianggap tidak serius, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah," kata Saldi dalam sidang.

10. NasDem minta hasil di Jateng 5 dibatalkan

Partai NasDem mengklaim ada perselisihan suara untuk kursi anggota DPR pemilihan Dapil V Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 11.539 suara. Jumlah tersebut terdapat di empat Kabupaten/Kota di Jateng.

Hal itu disampaikan M Andrian Saefudin selaku kuasa hukum NasDem dalam sidang sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi, Senin (29/4/2024). Empat Kabupaten Kota tersebut yakni Klaten, Boyolali, Sukoharjo dan Surakarta.

"Terdapat perselisihan suara pemohon di 4 Kabupten/Kota Dapil V, Klaten, Boyolali Sukoharjo dan Surakarta sebanyak 11.539 suara yang merugikan pemohon dan memiliki implikasi terhadap pengisian alokasi kursi anggota DPR RI pemilihan dapil V," kata Andrian.

Indonesia siap memaparkan beberapa program konservasi air yang telah dilakukan dalam World Water Forum (WWF) ke-10 untuk memberikan contoh praktik baik kepada negara-negara peserta forum tersebut.

"Aksi konkret yang akan kita promote di sana. Kita sudah punya program-program untuk menangani bagian hulu, kita juga punya best practice, lesson learned di lapangan yang sudah berhasil," kata Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) KLHK M. Saparis Soedarjanto ketika ditemui oleh ANTARA di Jakarta, Senin.

Hal itu sesuai dengan prinsip Indonesia untuk memberikan contoh nyata melalui berbagai implementasi yang sudah dilakukan, katanya.

Dia menjelaskan beberapa program yang sudah dilakukan membuahkan hasil termasuk penanganan mata air yang sudah mulai kering dan mengalami pemulihan.

Saparis memberikan contoh seperti yang dilakukan di Gorontalo di mana implementasi perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat berhasil menghidupkan kembali mata air yang sempat mengering.

"Setelah kita konservasi di bagian hulunya mata air mulai hidup lagi. Ini menggambarkan bahwa program kita, konservasi air itu amat sangat terkait dari pendayagunaan dan pengendalian. Kalau kita bicara mata air dimanfaatkan itu pendayagunaan, kemudian dengan kita melakukan penanganan di bagian hulu kemudian banjir kita reduksi itu bagian pengendalian," ujarnya.

Kesempatan untuk berbagi pengalaman itu juga menjadi forum bagi Indonesia agar dapat menyampaikan kepada komunitas internasional apa yang sudah dilakukan di tanah air, termasuk dalam konteks perubahan iklim yang menjadi perhatian banyak pihak saat ini.

Salah satu pengalaman yang akan dibagi adalah dalam isu Maintaning and Enhancing Water Yield Through Forest and Land Rehabilitation atau mempertahankan dan meningkatkan simpanan air lewat rehabilitasi hutan dan lahan. Di mana rehabilitasi hutan dan lahan turut menjadi fokus Perjanjian Paris untuk menghadapi perubahan iklim.

Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet (Setkab), Satya Bhakti Parikesit, mendorong peningkatan produksi daging untuk mewujudkan target swasembada nasional pada tahun 2026 yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Bhakti dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) mengenai Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia dalam rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri I, yang digelar secara daring, Kamis (25/04/2024).

“Menjelang berakhirnya periodisasi kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya kita perlu melihat sejauh mana progres program dan kebijakan tersebut berkaitan dengan peningkatan produksi daging sapi nasional, selanjutnya menyusun strategi dan komitmen bersama seluruh stakeholders guna memastikan keberlanjutan kebijakan dimaksud pada masa kepemimpinan presiden yang akan datang,” ujar Bhakti.

Bhakti mengungkapkan, pada tahun 1970-an Indonesia pernah tercatat sebagai eksportir daging sapi, dengan jumlah kiriman kurang lebih 15 ribu sapi dan kerbau ke negara Singapura dan Hongkong. Namun, saat ini tingkat ketergantungan Indonesia pada importasi daging sapi sangat besar.

“Dalam catatan rilis yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2022, impor daging sapi Indonesia tercatat sebesar 225 ribu ton dengan nilai mencapai 861,5 juta Dolar Amerika Serikat. Sekitar 183 ribu ton atau 81,2 persen dari total impor hanya berasal dari dua negara, yaitu Australia 105 ribu lebih ton dan India 77.500 ton daging,” ungkapnya.

Menurut Bhakti, tingginya ketergantungan terhadap produk impor sangat berkolerasi dengan tingginya harga daging sapi di tanah air. Oleh karena itu, Bhakti mendorong adanya peningkatan produksi daging nasional.

Lebih lanjut, Deputi Perekonomian pun mengharapkan diskusi yang dihadiri para kementerian/lembaga terkait ini dapat menghasilkan solusi yang konstruktif guna peningkatan produksi sekaligus upaya mewujudkan swasembada daging nasional.

“Beberapa persoalan lainnya, termasuk saat ini di Indonesia, berkaitan dengan tantangan outbreak virus penyakit mulut dan kuku (PMK) sejak 3 April 2022 yang banyak menyerang hewan berkuku belah, termasuk sapi dan kerbau, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam swasembada daging nasional,” tandasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini yaitu Asisten Deputi Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pujo Setio; Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementerian Pertanian, Agung Suganda; dan Koordinator pada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, Jan Piter Sinaga. Turut hadir Kepala Bidang Pertanian, Puji Wisudya Rakhmawati selaku moderator serta perwakilan kementerian/lembaga terkait sebagai peserta. (FID/UN)

Read more: https://setkab.go.id/wujudkan-swasembada-deputi-perekonomian-setkab-dorong-peningkatan-produksi-daging-nasional/